Prabowo Segera Umumkan Komite Reformasi Kepolisian
koranindonesia.id – Prabowo Segera Umumkan Komite: Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Komite Reformasi Kepolisian.
“Baca Juga: PBB: Israel Terbukti Lakukan Genosida di Gaza“
Ahmad Dofiri menegaskan bahwa ia dan timnya baru saja melaporkan rencana ini kepada Presiden. Ia menyampaikan bahwa langkah selanjutnya akan mengikuti arahan Presiden.
“Kita baru menghadap beliau. Kita masih menunggu, biar beliau dulu, baru nanti langkah-langkahnya,” ujar Dofiri saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Ketika wartawan menanyakan kemungkinan keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam komite, ia memberikan jawaban singkat. “Kan belum terbentuk,” katanya.
Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan rencana untuk membentuk Komite Reformasi Kepolisian. Komite ini bertujuan memperbaiki dan mengevaluasi institusi Polri secara menyeluruh.
Rencana tersebut pertama kali disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi. Ia menjelaskan bahwa komite akan berisi berbagai kalangan, mulai dari pakar hingga tokoh masyarakat.
Prasetyo Hadi menambahkan bahwa komite masih dalam tahap penyusunan. Pemerintah belum menunjuk ketua, namun sudah mulai menyiapkan daftar calon anggota.
“Belum ditunjuk ketuanya, baru disusun anggota-anggotanya. Banyak,” kata Prasetyo. Ia memastikan proses penyusunan berjalan cepat agar komite segera terbentuk.
Mensesneg juga menegaskan bahwa Presiden akan segera mengumumkan pembentukan komite ini secara resmi. Menurutnya, keputusan presiden tentang komite sedang dalam tahap finalisasi.
“Insya Allah dalam minggu ini. Sedang disusun Keputusan Presiden,” pungkasnya.
Rencana pembentukan Komite Reformasi Kepolisian menunjukkan keseriusan pemerintah memperkuat institusi Polri. Komite ini diharapkan menghadirkan langkah-langkah perbaikan yang sistematis dan menyeluruh.
Selain itu, pemerintah ingin memastikan transparansi dalam proses reformasi. Dengan melibatkan berbagai pihak, komite diharapkan mampu memberikan perspektif luas dan rekomendasi nyata.
Langkah ini juga menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk menata sektor keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah menilai reformasi Polri sangat penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Dengan berbagai persiapan tersebut, publik kini menanti pengumuman resmi dari Presiden. Masyarakat berharap komite ini benar-benar membawa perubahan signifikan bagi Polri.
Langkah pemerintah membentuk komite menjadi sinyal kuat bahwa reformasi kepolisian bukan sekadar wacana, melainkan agenda nyata untuk memperkuat tata kelola keamanan di Indonesia.
“Baca Juga: Kemendikbud dan BRIN Resmi Alihkan 8 Aset Strategis“
