Myanmar Gelar Pemilu Pertama Pasca Kudeta 2021
koranindonesia.id – Myanmar Gelar Pemilu: fase pertama pemilihan umum pada 28 Desember.
Pemilu ini menjadi yang pertama sejak kudeta militer pada 2021.
Pemerintah militer menyusun pemungutan suara dalam tiga fase.
Fase kedua akan berlangsung pada 11 Januari.
Fase ketiga dijadwalkan pada 25 Januari.
Militer menyebut pemilu ini sebagai langkah menuju demokrasi multipartai.
Namun, banyak pihak internasional mempertanyakan proses tersebut.
“Baca Juga: Pelaku Teror Bom Sekolah Depok Pernah Intimidasi Kampus“
Pemerintah Barat menyuarakan kekhawatiran terhadap kredibilitas pemilu.
Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyampaikan keraguan serupa.
Mereka menilai pemilu tidak berlangsung secara inklusif.
Pembatasan politik dinilai menghambat partisipasi bebas.
Kritik ini menguat karena kondisi politik Myanmar belum stabil.
Konflik dan pembatasan sipil masih terjadi di berbagai wilayah.
Aung San Suu Kyi tidak ikut serta dalam pemilihan ini.
Mantan pemimpin Myanmar itu kini berusia 80 tahun.
Partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, juga tidak berpartisipasi.
Pemerintah militer membubarkan partai tersebut.
Pembubaran terjadi setelah partai menolak mendaftar ulang.
Aturan pendaftaran mengikuti regulasi baru buatan militer.
Militer menyatakan pemilu ini menandai kembalinya demokrasi.
Pernyataan tersebut muncul setelah kudeta terhadap pemerintahan sipil.
Militer menggulingkan pemerintahan Suu Kyi pada 2021.
Sejak saat itu, mereka memegang kendali penuh negara.
Pemerintah militer berupaya mendapatkan legitimasi politik.
Pemilu tiga fase menjadi bagian dari strategi tersebut.
Saat ini, Suu Kyi menjalani hukuman penjara selama 27 tahun.
Pengadilan menjatuhkan hukuman atas berbagai tuduhan pidana.
Kelompok oposisi menyebut tuduhan tersebut bermotif politik.
Mereka menilai proses hukum tidak adil.
Kondisi ini semakin mempersempit ruang oposisi di Myanmar.
Pemungutan suara akan berlangsung secara bertahap.
Militer memilih skema tiga fase untuk pelaksanaan nasional.
Namun, situasi keamanan masih menjadi perhatian.
Sebagian wilayah Myanmar masih dilanda konflik bersenjata.
Kondisi tersebut memicu pertanyaan soal partisipasi pemilih.
Pemilu ini menarik perhatian dunia internasional.
Banyak pihak menilai proses belum memenuhi standar demokrasi.
Ketiadaan oposisi utama melemahkan legitimasi hasil pemilu.
Keraguan publik global terus mengiringi proses ini.
Myanmar kini berada di persimpangan penting.
Hasil pemilu akan memengaruhi arah politik negara ke depan.
“Baca Juga: Polda Metro Perketat Keamanan Wisata Selama Libur Nataru“
