Kapal Nikel JKW dan Iriana di Raja Ampat Bikin Heboh
koranindonesia.id – Dua kapal pengangkut bijih nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menyita perhatian publik. Nama kapal tersebut adalah JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Keduanya viral karena dinilai menyerupai nama Presiden Joko Widodo dan istrinya, Iriana.
“Baca Juga: Atari 7800 Plus Resmi, Bisa Mainkan Game Klasik“
Publik mempertanyakan alasan penggunaan nama-nama tersebut. Keberadaan kapal itu muncul di tengah polemik pertambangan di kawasan laut Raja Ampat yang masih menuai kontroversi.
Direktur The National Maritime Institute, Siswanto Rusdi, menilai penamaan kapal tersebut bukan kebetulan. Ia menduga pemilik kapal sengaja memilih nama itu dengan maksud tertentu.
“Penamaan JKW dan Iriana pasti diniatkan. Tidak mungkin sembarangan,” ujar Siswanto saat diwawancarai. Menurutnya, pemilik kapal atau operator bisa saja berharap kapal mereka terhindar dari pemeriksaan petugas dengan menggunakan nama yang dianggap kuat.
Siswanto menjelaskan bahwa dalam dunia maritim, nama kapal bisa dijadikan tameng. Nama besar seperti “JKW” atau “Iriana” dapat menimbulkan rasa segan di kalangan petugas.
“Ini cara melindungi kapal agar tidak diganggu. Sama seperti nama Kalla Line milik Jusuf Kalla. Tidak ada yang berani hentikan,” jelasnya. Ia menganggap nama-nama tersebut menjadi semacam pelindung bisnis yang efektif.
Saat ditanya apakah pemilik kapal telah meminta izin kepada Presiden atau Ibu Negara, Siswanto menjawab belum ada bukti pasti. Ia menyebut kemungkinan bisa saja ada komunikasi, tetapi bisa juga tidak.
“Saya tidak tahu pasti. Mungkin mereka sampaikan secara pribadi, mungkin juga tidak. Ini bisa saja inisiatif pribadi pemilik kapal,” jelasnya.
Siswanto menegaskan bahwa penggunaan nama ini menunjukkan ada dugaan niat tidak baik. Ia menduga pemilik kapal sengaja ingin menghindari kontrol atau pemeriksaan resmi.
“Mereka mungkin ingin muat barang lebih banyak dari yang dilaporkan. Dengan nama itu, regulator jadi ragu memeriksa,” katanya. Ia mengingatkan bahwa praktik seperti ini dapat merugikan negara dan menciptakan celah hukum.
“Baca Juga: Truk Boks Terguling di Tol Jagorawi Akibat Pecah Ban“
Publik dan pengamat meminta pemerintah menelusuri pemilik kapal dan tujuan penamaannya. Jika ditemukan unsur pelanggaran, maka perlu ada tindakan hukum tegas.
Pemerintah juga diimbau memperketat pengawasan kapal yang beroperasi di wilayah sensitif seperti Raja Ampat. Penamaan kapal seharusnya tidak digunakan untuk mengelabui pengawasan atau menghindari tanggung jawab hukum.
