BEM UI membawa delapan tuntutan dalam aksi Merebut Kemerdekaan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). Tuntutan tersebut menyoroti persoalan korupsi, harga kebutuhan pokok, reforma agraria, otonomi daerah, hingga ruang sipil.
Aksi itu sempat memicu kemacetan di Jakarta, dan BEM UI menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang terdampak. Namun, organisasi mahasiswa tersebut menilai gangguan lalu lintas selama beberapa jam tidak sebanding dengan masalah struktural yang disebut telah berlangsung selama 81 tahun.
Delapan Tuntutan BEM UI
Melalui orasi dan pernyataan sikap, massa mahasiswa UI mendesak pemerintah menindaklanjuti sejumlah isu yang mereka anggap mendesak. Daftar tuntutan BEM UI mencakup agenda ekonomi, tata kelola kekuasaan, penanganan bencana, serta perlindungan hak warga.
| No. | Tuntutan |
|---|---|
| 1 | Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. |
| 2 | Hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). |
| 3 | Wujudkan reforma agraria sejati. |
| 4 | Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. |
| 5 | Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP. |
| 6 | Hentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta kembalikan otonomi daerah. |
| 7 | Tetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan daerah terdampak bencana. |
| 8 | Hentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP. |
Ketua BEM UI Yatalathof Imawan menyampaikan bahwa massa berangkat dari Depok menuju Bundaran HI sekitar pukul 13.15 WIB. Mereka menggunakan angkot setelah rencana memakai 24 bus Kopaja batal karena para sopir mendadak membatalkan pesanan.
BEM UI memaknai aksi tersebut sebagai ruang untuk mempertanyakan bentuk kemerdekaan yang dirasakan masyarakat. Organisasi itu menegaskan republik semestinya menjadi milik seluruh rakyat, bukan kelompok penguasa atau pengusaha.
Kemacetan yang Disebut Lebih Dalam
Dalam pernyataannya, BEM UI menyebut terdapat “kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan” yang terus memburuk. Istilah itu dipakai untuk menggambarkan persoalan yang menurut mereka jauh melampaui kemacetan lalu lintas akibat demonstrasi.
BEM UI menyoroti kelangkaan lapangan kerja serta akses pendidikan dan kesehatan gratis yang dinilai belum dirasakan secara memadai. Mereka juga mempersoalkan penumpukan kekayaan pada segelintir pihak yang dianggap membuat kemakmuran terasa seperti ilusi bagi banyak warga.
Selain persoalan ekonomi, BEM UI menilai isu kedaulatan dan keadilan hukum juga perlu mendapat perhatian. Mereka menyinggung perjanjian dagang yang dianggap tunduk pada kepentingan asing serta penegakan hukum yang dinilai tidak setara.
Dalam pernyataan sikap yang dikutip edukasi.kompas.com, BEM UI menyatakan, “Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan.” Mereka juga menyoroti dugaan pembungkaman suara rakyat dan penangkapan pemuda-pemudi secara sewenang-wenang.
Seruan kepada Berbagai Kelompok
BEM UI mengkritik pemerintahan yang berjalan sejak 2024 karena dinilai sering berbicara mengenai kedaulatan tanpa menegakkannya. Organisasi itu juga menuding aparat lebih sibuk mengamankan kekuasaan daripada menjamin hak rakyat untuk didengar.
Aksi Merebut Kemerdekaan disebut sebagai awal ajakan kepada mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan kelompok masyarakat lain untuk bersuara. BEM UI menilai perubahan tidak akan datang dengan sendirinya apabila cita-cita republik terus dikuasai oleh segelintir pihak.
Di akhir pernyataannya, BEM UI menyerukan agar makna kemerdekaan direbut kembali melalui penyelesaian persoalan kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. Bagi mereka, kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai seremoni tahunan ketika persoalan-persoalan tersebut belum terjawab.
