Banner sumsel

Yudha Pratomo Mahyuddin Calon Terkaya

PALEMBANG, koranindonesia.id- Calon Wakil Gubernur Sumsel nomor urut 3, Yudha Pratomo Mahyuddin  yang berpasangan dengan Ishak Mekki, adalah calon terkaya. Seluruh kekayaannya apabila diuangkan mencapai Rp 82 miliar lebih. Sedangkan tempat kedua ditempati Cagub nomor 1 Herman Deru dengan kekayaan Rp 34 miliar lebih.

Kekayaaan calon kepala daerah  ini diketahui dari Laporan Harta Kekayaan (LHKPN)  yang disampaikan masing-masing calon kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Selasa (10/04/2018).

Dalam pengumuman LHKPN yang disampaikan KPK, Paslon Nomor 1  Herman Deru memiliki harta kekayaan Rp 34.564.041.012 dan tidak memiliki hutang. Sedangkan Wakilnya, Mawardi memiliki total harta kekayaan Rp14.956.678.563 dan tidak memiliki hutang.

Untuk Paslon nomor urut 2, Saifudin Aswari memiliki harta Rp 29.078.851.974 dan memiliki hutang Rp  352.500.103, sehingga total harta kekayaannya 28.726.351.071. Sedangkan Calon Wagub Aswari yakni Irwansyah memiliki total harta kekayaan Rp 12.486060.290 dan tidak memiliki hutang.

Selanjutnya paslon nomor urut 3 Ishak Mekki memiliki total harta kekayaan Rp 14.568.461.037 dan tidak memiliki hutang, dan  wakilnya Yudha Pratomo Mahyuddin memiliki total harta kekayaan Rp  82.260.061.269 dan tidak memiliki hutang.

Selanjutnya, Paslon nomor urut 4, Dodi Reza Alex memiliki harta Rp 31.688.101.261 dan memiliki hutang Rp 67.332.569, sehingga bila dikurangi hutang, total kekayaan Dodi Reza Alex Rp 31.620.768.692. Sedangkan Wakilnya Giri Ramanda Rp 16.065.347.915 dan memiliki hutang 700.000.000, sehingga setelah dikurangi hutang total kekayaannya Rp 15.365.347.915.

Komisioner KPK Basariah Panjaitan mengatakan, tujuan pengumuman LHKPN adalah untuk sarana pengendalian internal karena setiap perubahan hartanya harus dilaporkan setiap tahun dan dapat diawasi oleh masyarakat. “Untuk masyarakat, pengumuman LHKPN ini adalah sebagai salah satu penilaian untuk menentukan calon kepala daerahnya,” ujarnya saat deklarasi LHKPN di Aula KPU Sumsel, Selasa (10/4/2018).

Basariah mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk memantau ketaatan para calon kepala daerah dalam mengumumkan harta kekayaannya. Masyarakat juga diharapkan melaporkan kepada KPK jika ditemukan adanya harta calon kepala daerah yang tidak dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Selain itu, masyarakat dapat menilai kejujuran masing-masing calon dengan cara menelaah harta yang sudah dilaporkan dalam LHKPN atau apakah harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN   memang benar-benar miliknya. Masyarakat juga dapat menilai kepatuhan yang bersangkutan dalam pelaporan LHKPN dengan melihat apakah ketika menduduki jabatan strategis sebelumnya, calon kepala daerah tersebut rajin melaporkan harta kekayaannya,” pungkasnya. (win)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.