Banner sumsel

YLKI: Korban Praktik Korupsi adalah Konsumen

 

KoJAKARTA,koranindonesia.id- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) secara tegas menolak rencana revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebab korban dari praktik korupsi adalah konsumen juga.

“Kami menyatakan protes keras terhadap segala bentuk pelemahan upaya pemberantasan korupsi, termasuk pelemahan institusi KPK,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangan tertukis diterima koranindonesia.id, di Jakarta, Senin (16/09/2019) saat menanggapi sengkarut revisi UU KPK oleh DPR dan sorotan adanya upaya pelemahan KPK akhir-akhir ini.

Dijelaskan Tulus, pada konteks kepentingan publik, klimaks dari praktik koruptif adalah publik dan atau konsumen sebagai korban. Akibatnya, dapat menurunkan kualitas layanan publik dan atau kenaikan harga atau tarif suatu komoditas barang atau jasa.

Dirinya pun menegaskan, upaya pelemahan KPK hanya akan menyuburkan praktik korupsi di Indonesia. Sebab, tidak akan ada lagi lembaga yang kredibel dan wibawa dalam pemberantasan korupsi. Tingginya harga barang dan tarif suatu jasa akan makin tak terkendali.

“Sebab biaya/ongkos korupsi dimasukkan ke dalam komponen harga/tarif suatu barang/jasa tersebut,” terangnya.

Karena itu, YLKI mendesak revisi UU KPK tidak dipaksakan untuk disahkan pada periode anggota DPR yang akan habis masa jabatannya pada Oktober 2019 nanti, tetapi dibahas pada masa anggota DPR baru periode 2019-2024.

Hal itu agar konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan dalam pembahasan revisi UU KPK berjalan maksimal.Selain itu, dalam banyak kasus, Tulus menambahkan, UU yang diketok atau disahkan di akhir masa jabatan anggota DPR saat ini pada akhirnya akan banyak menimbulkan masalah.

“Salah satu contohnya adalah UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan,” tandasnya. (erw)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.