Banner sumsel

Warga Ogan Ilir Keluhkan Validitas Data Penerima Bantuan PKH

Reses Anggota Dapil III DPRD Sumsel

DATA yang dipakai untuk penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai tak valid sehingga menimbulkan keluhan di kalangan masyarakat.

Seperti yang terungkap pada dialog warga dengan anggota DPRD Sumsel asal Dapil III yang sedang melaksanakan reses tahap I tahun 2019, di Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI).

Reses yang berlangsung sejak 6 Maret hingga 11 Maret 2019 tersebut diikuti H Surip Januarto, SS, MM bertindak sebagai koordinator dengan anggota MA Pati Gantada, SH, MHum; Drs H Elianuddin HB; H.A .Rozak Amin, SH; Hj Riwi, SPd; H Ali Imron Bayin, SE, MSi; Ike Mayasari, SH; Drs Ramlan Holdan; Hj Lindawati Alikonang, SE; H Askweni, SPd, Agustina, SH; dan Rusdi Tahar, SE.

Pada pertemuan ini, warga mengutarakan, penyaluran bantuan PKH ada yang tidak tepat sasaran karena data yang dipakai tak valid. Contohnya, ada warga yang sudah meninggal dunia namun ternyata masih menerima bantuan PKH.


Sementara Camat Pemulutan Yahya juga menyampaikan persoalan yang membelit warganya. Dia menuturkan, 90 persen warganya adalah petani tetapi tidak setiap tahun dapat panen karena terkendala alat-alat pertanian. Untuk itu dia meminta agar dibantu alat- alat pertanian.

Menanggapi aspirasi Camat Pemulutan ini, anggota Dapil III. H Rozak Amin mengatakan, bantuan peralatan pertanian bisa diberikan asalkan ada pengajuan permohonan bantuan.
“Segera ajukan proposal yang ditujukan ke Komisi II DPRD Sumsel, tetapi harus berupa kelompok tani yang diketahui camat dan kades, nanti akan kita uapayakan untuk dapat dibantu,” ujar Rozak.

Terhadap keluhan masyarakat tentang tidak akuratnya pendataan penerima bantuan PKH, anggota Dapil III yang juga anggota Komisi V DPRD Sumsel, Agustina, SH, mengatakan pihaknya akan meminta pihak terkait untuk mendata ulang dengan melibatkan perangkat desa. “Karena perangkat desa yang bersangkutan yang lebih tahu kondisi masyarakatnya, agar penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran,” tegas Agustina.

“Kita juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial mengenai data-data penerima PKH,” tambah Lindawati Alikonang.
Selanjutnya, anggota Dapil III menuju Desa Bakung, Kecamatan Indralaya Utara. Kabupaten OI.

 

Di sini, Kades Bakung, Fadli Hadi, dalam sambutannya mengatakan, warga Desa Bakung mengucapkan terima kasih atas perbaikan jalan di Desa Bakung melalui dana aspirasi Hj Riwi.

Kedatangan anggota Dapil III DPRD Sumsel tak disia-siakan warga yang langsung berkeluh-kesah, seperti soal murahnya harga karet yang hasilnya tak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Ada juga permintaan pengadaan tenda dan kursi untuk kegiatan kemasyarakatan serta perbaikan jembatan.

Warga Dusun 3 mengusulkan perbaikan tiang listrik dan penataan kabel PLN yang berantakan dan minta penyediaan lampu jalan. Ada juga aspirasi dari karang taruna yang minta agar sungai di desa mereka dapat dijadikan obyek wisata serta minta seragam karang taruna.

Sedangkan warga Dusun 1 minta rehab gedung SD Negeri 09 yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan penyediaan WC bagi siswa.

“Sudah lama kami mengkhawatirkan kondisi gedung sekolah SD ini, kami takut bangunannya roboh dan dapat menimpa anak-anak kami yang sedang bersekolah,” ujar warga.

Terkait aspirasi warga Desa Bakung, Elianuddin mengatakan, untuk perbaikan jembatan, jalan, dan penyediaan lampu jalan akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk segera ditindaklanjuti.

Mengenai kondisi bangunan SD Negeri 9 yang ada di Desa Bakung, anggota Dapil III, Ike Mayasari mengatakan, walaupun merupakan kewenangan kabupaten tetapi masalah gedung SD ini harus segera diatasi karena sudah sangat membahayakan anak-anak didik.

“Saya tadi sudah menanyakan dengan pak Kades Bakung tentang kondisi bangunan sekolah ini, katanya sudah dianggarkan pembangunannya tahun ini, mudah-mudahan segera dibangun, saya dan Dapil III Sumsel lainnya akan menanyakannya ke instansi terkait,” tegas Ike yang juga melaksanakan reses perorangan ke Desa Tulung Selapan Timur Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI.

Sementara Koordinator Dapil III DPRD Sumsel, H Surip Januarto menjelaskan, pada setiap kegiatan reses pasti banyak persoalan yang disampaikan masyarakat. Semua persoalan tersebut ditampung dan dicarikan penyelesaiannya, termasuk masalah bantuan PKH yang merupakan hak masyarakat kurang mampu.

“Tetapi kita imbau kepada masyarakat, apabila mereka telah lewat batas penerima bantuan agar melepaskan sebagai penerima bantuan. Untuk infrastruktur diharap kedepan akan segera kita upayakan dan direalisasikan,” kata Surip. (ADV)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.