Banner sumsel

Warga Nguruduk DPRD Lubuklinggau

Lubuklinggau,koranindonesia.id- Aliansi Selamatkan Hak Rakyat (Ashar) melakukan unjuk rasa di halaman kantor DPRD Kota Lubuklinggau mereka menuntut pemerintah untuk tidak memberikan rekomendasi izin perpanjangan HGU PT. Cikencreng yang telah berakhir 2017, Senin (12/3/2018).

Koordinator Lapangan  (Korlip) Fran Sembiring mengatakan  sejak awal mereka sudah meminta agar ijin HGU PT Cikencreng tidak diterbitkan dan eks lahannya di kembalikan kepada masyarakat.

“Karena izin HGUnya sudah habis sejak 31 Desember 2017, tujuan kami adalah meminta lahan  dibagikan dan  dikembalikan kepada masyarakat. Kami  juga minta supaya pemerintah Kota Lubuklinggau maupun Legislatif  untuk membantu masyarakat membuatkan sertifikat sebagai hak milik,”katanya.

Aliansi Selamatkan Hak Rakyat (Ashar) adalah gabungan masyarakat dari Kelurahan Petangan Ulu-Ilir, Belalau dan Taba Baru. Selain meminta izin HGU tidak diperpanjang, mereka juga menuntut Pemerintah Lubuklinggau mengirimkan surat usulan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mencabut HGU Nomor 19/HGU/BPN/92 karena sudah tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban selaku pemegang izin HGU sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan dalam keputusan HGU dan selanjutnya menjadi APL untuk dimiliki dan dikuasai oleh Negara.

Aliansi juga meminta bantuan baik moril maupun materil  agar BPN/ Agraria dan tata ruang kota lubuklinggau menerbitkan sertifikat Hak milik Masyarakat yang telah menguasai dan mengarap tanah perkebunan karet eks Nasionale Industri En Landbouw Maatschappinhnv (Belanda) yang direbut oleh PT. Cikencreng, seperti halnya 750 Sertifikat Hak Milik yang telah ditertibkan oleh BPN sebelumnya.

Selain itu mendesak  Pemerintah Kota lubuklinggau agar merevisi Perda tentang tata ruang agar tanah eks HGU PT. Cikencreng jadikan ruang publik dan fasilitas umum bagi masyarakat Kota Lubuklinggau. Serta meminta Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau untuk melindungi hak-hak masyarakat terutama yang telah mengarap  tanah HGU tersebut dari pendzoliman pihak swasta.

Sementara  Ketua Komisi III Khoirul Umri mengatakan akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh masyarakat dari kelurahan Taba Baru, Belalu II dan Petanang.Pihaknya  juga menunggu tanda tangan dari pihak pemerintah Kota Lubuklinggau serta menunggu arisp dan data inventaris  para pemilik lahan yang ada di atas lahan eks perkebunan PT. Cikencreng.

“Kami juga menunggu akta notaris pengesahan dari Aliasi Selamatkan Hak Rakyat (Ashar), sehingga memiliki kekuatan hukum agar bisa dan dipermudahkan untuk memperjuangkan sampai ke tingkat DPR RI. Kami juga yakin kalau memang itu lengkap, insyaallah yang namanya hak rakyat tentu kami akan perjuangkan,”jelasnya.

Khoirul juga menambahkan jika saat ini Pemerintah Kota Lubuklinggau  posisinya sedang digugat oleh pihak PT. Cikencreng yang  mengaku masih punya hak diatas tanah tersebut.

“Legislatif dan Eksekutif  sepakat bahwa ini layak dan harus  diperjuangkan untuk rakyat,”pungkasnya

Reporter : shandi april

Editor     : ard

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.