Banner sumsel

Walhi Sumsel: Manajemen Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Buruk

Palembang Banjir

PALEMBANG,.koranindonesia.id—Hujan yang menguyur semalaman di kota Palembang menyebabkan kota ini berubah menjadi sungai terluas, semua jalan protokol dan kampung beubah menjadi anak-anak sungai musi.  Hampir seluruh warga kota Palembang resah, ini bisa dilihat dari media sosial milik warga hampir semua mengupdate status terkait banjir yang terjadi Selasa (13/12) kemarin.

Terdampak langsung dengan kejadian ini pastilah warga baik ketidaknyamanan sampai ekonomi, bahkan sejumlah sekolah meliburkan anak didiknya gara-gara sekolah  mereka terendam banjir.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel Hairul Sobri mengatakan bahwa banyaknya penimbunan rawa untuk kepentingan properti atau kepentingan bisnis secara leluasa menimbun rawa yang awalnya sebagai tempat resapan air merupakan bentuk-bentuk kebijakan yang bertentangan dengan lingkungan dan tidak mengacu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sehingga dampak bencana ekologis seperti banjir akan terus terjadi.

“Palembang sendiri memiliki luas 35.855 Ha yang mayoritasnya topologi Provinsi ini adalah daerah rawa. Namun saat ini hanya menyisakan 2.372 Ha luasan rawa di Kota Palembang ,”katanya dalam keterangan pers yang diterima media.

Ia juga menambahkan Pemerintah lamban dalam membangun drainase di kota ini, mestinya kota ini memiliki 77  kolam retensi namun saat ini hanya ada 26 kolam retensi. Itupun tidak efektif.

“Ini Ironis, karena Palembang sudah 11 kali mendapat piala Adipura tapi persoalan banjir masih belum terselesaikan,”katanya. Jelas, kata Hairul   ha  ini menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak sesuai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Pelanggaran Tata Ruang merupakan dampak utama banjir.

Selain itu, minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menjadi faktor penyebab banjir ketika Palembang diguyur hujan karena terganggunya sistem distribusi air. Padahal, di dalam Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota.

“Saat ini, RTH di Kota Palembang sendiri hanya 3.645 Ha saja dari kewajiban yang seharusnya 10.756 Ha. Jika pemerintah berorientasi pada solusi penyelesaian permasalahan banjir yang terjadi, maka diperlukan perhatian lebih kepada faktor penyebab secara komprehensif,”katanya.

Maka itu, ia menyarankan pemerintahkota  untuk  memperhatikan semua  aspek lingkungan perkotaan seperti perluasan RTH, memulihkan serta menjaga area rawa yang tersisa, memperbaiki sistem drainase dan memastikan fungsi kolam retensi berjalan dengan baik.

“Pemerintah harus memastikan tidak ada lagi proses pembangunan dilakukan tanpa ada KLHS dan AMDAL (dokumen lingkungan hidup). Karena kita ketahui bersama proses dokumen lingkungan hidup terkadang hanya bersifat formalitas semata”pungkasnya. (ard/ril)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.