Banner sumsel

Wakil Ketua MPR : Sistem Presidensial Indonesia Beraroma Sosialis China

JAKARTA, koranindonesia.id – Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin mengatakan, diskursus lama tentang sistem presidensial perlu  kembali didiskusikan untuk menyegarkan ingatan pada sejarah sistem politik yang pernah dianut Indonesia.

Apa yang sekarang dianut sistem politik Indonesia berupa sistem presidensial sebenarnya tidak murni. Ada campurannya dengan aroma sosialisme dari China.

“Setiap negara punya ciri demokrasinya masing-masing. Indonesia sendiri memakai demokrasi yang disebut Pancasila. Sila keempat mengharuskan adanya sistem perwakilan. Apakah Indonesia tidak lagi menganut sistem perwakilan, tidak juga,” kata Mahyudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Indonesia, jelas legislator Partai Golkar ini, tetap menggunakan sistem perwakilan. Maka, ada lembaga yang namanya DPR RI. Dulu ada MPR RI yang bisa memilih presiden. Kini tidak lagi. Dan DPR juga hanya punya tiga fungsi, yaitu, menyusun anggaran, pengawasan, dan legislasi. Diakuinya, pemilihan langsung presiden sangat bagus.

“Dan itu juga yang ideal. Tapi sistem pemilihan langsung kadang tak berjalan optimal di sebuah negara yang kondisinya seperti Indonesia. Politik uang akan sangat banyak mengganggu kualitas pemilihan,” pungkas Mahyudin.

Untuk diketahui, sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.

Dilansir wikipedia, untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga unsur yaitu, Presiden yang dipilih rakyat; Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait; dan Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik.

Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

(mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.