Banner Pemprov 17 Agustus

Wakil Gubernur sampaikan jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD Sumsel

 

PALEMBANG,koranindonesia.id—Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Mawardi Yahya menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum Fraksi pada Sidang Paripurna LX (60) dengan agenda Jawaban Gubernur Sumatera Selatan Terhadap Pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas penjelasan Gubernur Sumatera Selatan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018, Senin (1/7/2019).

 

Paripurna ini adalah lanjutan dari Paripurna sebelumnya tentang Pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas penjelasan Gubernur Sumatera Selatan terhadap Raperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Sumsel TA 2018 (24/6/2019).

Persoalan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan utamanya pemerataan pemabangunan masih menjadi fokus para dewan, hal ini terlihat dari interupsi beberapa anggota DPRD Provinsi Sumatera selatan berkaitan dengan biaya pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan yang sempat menjadi polemik di mayarakat.


Menanggapi persoalan Pendidikan tersebut Wakil Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan “upaya yang dilakukan saat ini adalah merevisi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai payung hukum, agar program Sekolah Gratis dapat berjalan dengan baik”, menanggapi jawaban tersebut Drs. H. Solehan Ismail dari Fraksi Gerindra menyampaikan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan sekolah gratis di Sumatera Selatan agar benar benar tanpa pungutan biaya atau gratis; “mohon mengawasi, mengintruksikan dinas terkait agar implementasi gratis, benar-benar gratis” imbuhnya.

Menanggapi permasalahan kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dalam Pemandangan Umum Fraksi Demokrat, Wakil Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan “untuk meningkatkan kepesertaan Program JKN, Pemprov Sumsel telah melakukan pendanaan untuk mendaftarkan masyarakat miskin/tidak mampu menjadi peserta JKN/KIS BPJS Kesehatan yang berasal dari; 1. APBN (PBI APBN) untuk 2.742.973 peserta, 2. Alokasi APBD Kab/kota (saat ini sudah 4 kabupaten yang mencapai UHC Jaminan Kesehatan), 3. Alokasi APBD Provinsi untuk 202.898 peserta dan 4. 37,5% dari Kopensasi Pajak Rokok Provinsi untuk 52.777 Peserta”.

Menanggapi himbauan dan saran dari fraksi Partai keadilan Sejahtera (PKS) terkait kesejahteraan masyarakat agar lebih memperhatikan dan memprioritaskan pembangunan di daerah perbatasan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sangat sependapat dan hal tersebut telah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi agar pembangunan di daerah perbatasan tersebut dapat mewujudkan pemerataan pembangunan guna “Sumsel maju untuk semua”. (adv)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.