Banner sumsel

Wakil DPRD Mura Ismun Yahya Usulkan Perda CSR

MUSI RAWAS, koranindonesia.id – DPRD Musi Rawas (Mura) meminta masing-masing perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Mura, melalui realisasi Corporate Social Responsibility (CSR) membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki seluruh fasilitas infrastruktur, salah satunya jalan rusak.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Mura Ismun Yahya ketika dibincangi sejumlah wartawan Kantor DPRD Mura di Muara Beliti, Selasa (2/10/2018).

Menurutnya, semua itu adalah aspirasi warga masyarakat Kabupaten Mura. Sekarang, untuk realisasi dari pada program CSR masing-masing perusahaan belum efektif yang dirasakan masyarakat Kabupaten Mura.

Terlebih lagi, semua menyangkut kondisi yang terjadi dilapangan, masih ditemukannya infrastruktur terutama fasilitas akses jalan rusak akibat dampak kendaraan perusahaan melintas.

Sehingga menurutnya, dengan berbagai upaya. Salah satunya, DPRD berupaya mencarikan solusi masalah, dengan mengajukan kepada pemerintah daerah pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda), salah satunya terkait aturan main atau payung hukum terkait realisasi CSR itu sendiri.

“Kita ketahui bersama, dari semua perusahan memang telah melakukan kewajibanya, memberikan tanggung jawab sosial (CSR) ke masyarakat yakni melalui program CSR. Hanya saja, program ini kita nilai belum maksimal, maka kita akan ajukan pembuatan perda. Sehingga, kedepan dengan CSR tidak hanya sebatas bantuan tapi perbaikan fasilitas, atau bantuan sosial lainya. Melainkan melalui CSR dengan didasarkan payung hukum perda, perusahaan juga perbaiki rusak akses jalan rusak terutama ruas jalan yang dilalui kendaraan operasional perusahaan,” terangnya.

Tidak hanya itu Ismun Yahya menegaskan bahwa dengan terbentuknya perda mengatur CSR. Harapan besar, tentunya semua beban pemerintah daerah sedikit terbantu.

“Kita ketahui sudah ada namanya Forum CSR. Dimana keberadaan Forum CSR serta kepengurusanya, tidak lain orang-orang perusahaan. Sehingga sekarang realisasi bantuan CSR dinilai belum baik, seperti perlunya perbaikan jalan rusak,” bebernya.

“Yang jelas, semuanya terutama mengenai program pembangunan. Dengan adanya, rapeda CSR. Fokus utama pemda, pengunaaan APBD terutama pembangunan infrastruktur jalan terbantukan lebih maksimal. Artinya, tidak ada lagi kesusahan pemda, jika melihat kondisi kerusakan jalan terjadi. Dan dengan perda semua perusahan harus ikuti aturan. Dan pemda lebih fokus membangun, bukan terus memperbaiki,” pungkasnya pula.
(san)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.