Waketum Gerindra Ini Minta Jokowi Pulihkan Kehidupan Demokrasi

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, menilai selama lima tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, kehidupan demokrasi terus mengalami kemunduran.

“Sejumlah indikator kebebasan sipil kondisinya terus memburuk. Penilaian ini telah dikemukakan berbagai lembaga, baik lembaga internasional maupun dalam negeri,” terang Fadli dalam siaran pers yang diterima koranindonesia.id di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Terakhir, sambung Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, awal November kemarin, menurut hasil survei LSI (Lembaga Survei Indonesia), kebebasan sipil di Indonesia—yang merupakan fondasi demokrasi—kondisinya makin memprihatinkan.

Menurut LSI, ada 43 persen responden yang merasa masyarakat saat ini semakin takut berbicara politik. Jumlah ini telah meningkat lebih dari 100 persen dibanding hasil survei tahun 2014, di mana waktu itu yang mengutarakan ketakutan serupa hanya sebesar 17 persen. Dari survei yang sama, diperoleh keterangan jika ketakutan masyarakat ini umumnya dipicu oleh kian maraknya penangkapan semena-mena oleh aparat hukum.

Selain takut berbicara politik, orang kini juga cenderung takut berorganisasi. Ada 21 persen responden yang menganggap warga sekarang takut berorganisasi. Angka ini naik dari tahun 2014 yang hanya 10 persen.

Selain soal kebebasan berpendapat dan berserikat, masyarakat juga memberikan penilaian buruk terhadap kondisi kebebasan pers saat ini. Ada 38 persen responden yang beranggapan bahwa media massa saat ini tidak bebas dan bahkan disensor pemerintah. “Seluruh hasil survei ini hanya menegaskan anggapan umum yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir bahwa kondisi kebebasan sipil yang menjadi fondasi demokrasi di negeri kita memang terus memburuk. Demokrasi kita mengalamj kemunduran,” tandas mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Hak-hak warga yang dijamin konstitusi untuk menyatakan pendapat baik lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul, dirasakan telah dipasung oleh negara.

Tahun lalu, lembaga Economist Intelligence Unit juga mencatat indeks demokrasi Indonesia berada di skor 6,39, yang menunjukkan kita tergolong sebagai negara berkategori “flawed democracy”, alias demokrasi yang cacat. “Skor ini tergolong buruk, karena di ASEAN Indonesia bertengger di urutan ketiga setelah Malaysia dan Filipina. Kita bahkan hanya satu tingkat berada di atas Singapura, yang meskipun perekonomiannya sangat maju, namun demokrasinya bisa disebut agak terbelakang,” jelas Fadli.

Menurutnya, temuan-temuan dan indikator ini haruslah menjadi tanda bahaya (alarm) bagi nasib demokrasi di Indonesia.
Jika dua penilaian di atas belum cukup, dalam indeks kebebasan yang disusun Freedom House, sebuah lembaga nirlaba yang berkantor di Washington, Amerika Serikat, peringkat Indonesia juga terus turun dibandingkan periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa SBY, status Indonesia masih tergolong sebagai negara “Bebas” (Free). Namun, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, status Indonesia kini turun menjadi “Setengah Bebas” (Partly Free).

Freedom House menyebut kemunduran kebebasan ini salah satunya terjadi karena adanya multitafsir dari undang-undang (UU) ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), serta kembalinya wewenang sepihak dari pemerintah untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan yang dinilai tak sepaham dengan Pancasila. Kondisi ini dianggap sebagai bentuk kemunduran. Sehingga, indeks kebebasan berekspresi di Indonesiapun turun, dari “free” menjadi “partly free”.

Hasil-hasil riset itu dapat menggambarkan setidaknya ada 4 (empat) indikator utama kemunduran demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yaitu (1) melemahnya kebebasan berpendapat dan berekspresi; (2) mundurnya kebebasan akademik; (3) meningkatnya aksi kekerasan oleh aparat; dan (4) tersanderanya aktivitas serikat buruh.

Tahun ini saja, sejak Januari hingga Oktober 2019, menurut data YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), tercatat ada lebih dari 6 ribu orang menjadi korban pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat di muka umum. Dari jumlah itu, 51 di antaranya bahkan meninggal, dan 324 orang di antaranya masuk kategori anak. Dari sisi pelaku, menurut YLBHI, mayoritas pelakunya adalah aparat. Kepolisian menjadi pelaku tertinggi dengan persentase 69 persen, disusul TNI sebesar 7 persen, serta Ormas sebesar 5 persen.

Sementara, dalam bidang akademik, meminjam data Lokataru, tercatat ada 57 kasus pembatasan kebebasan akademik, antara lain pelarangan dan pembubaran diskusi, serta intimidasi dosen dan mahasiswa. Kampus, yang seharusnya menjadi cagar alam kebebasan akademik, kini justru kian mirip lembaga sensor dan sekadar menjadi kepanjangan tangan kepentingan rezim.

“Terkait soal buruh, sejak lama saya melihat terbitnya PP No. 78/2015 bukan hanya telah menyuburkan praktek ‘outsourcing’, kontrak, dan magang, tapi juga telah mempersulit kaum buruh mendapatkan status sebagai pekerja tetap. Akibatnya bisa kita lihat, meski jumlah tenaga kerja dan perusahaan terus bertambah, namun jumlah serikat buruh dan jumlah buruh yang tergabung dalam serikat justru kian menurun,”.
Saat ini, menurut data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah perusahaan di Indonesia ada sekitar 230 ribu perusahaan. Namun, perusahaan yang memiliki serikat pekerja justru turun dari sebelumnya 14 ribu perusahaan, kini menjadi tinggal 7 ribu perusahaan saja.

Di sisi lain, jumlah buruh yang masuk serikat pekerja juga terus mengalami penurunan. Pada awal Reformasi, jumlah buruh yang masuk serikat pekerja ada sembilan juta orang. Sekarang, jumlahnya tinggal 2,7 juta saja. Ini tentu saja bukan situasi yang menguntungkan kaum buruh.

Kondisi kemunduran demokrasi semacam ini tentu saja sangat kontras dengan Nawacita yang dulu dijanjikan Presiden Joko Widodo. “Jika kita baca kembali, poin kedua Nawacita dengan jelas berbunyi, “Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.”

“Tentu kita tak ingin kehidupan demokrasi kita terus menurun dan memburuk. Presiden harus memperhatikan isu ini. Jangan sampai di akhir periode keduanya kelak, dia akan dikenang sebagai memori buruk oleh warganya. Jangan sampai legacy yang ditinggalkan adalah kemunduran dan hancurnya demokrasi di Indonesia. Jadi, suka atau tidak suka, perlu ada perbaikan iklim demokrasi dalam lima tahun ke depan,” pungkas Fadli. (Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.