Pemprov Ramadhan
Banner april lebaran

Waka MPR RI Ini Minta Dilakukan Asesmen Terhadap Program Diknas

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Sejumlah program pendidikan harus disesuaikan agar adaptif terhadap kebijakan saat pandemi harus segera dilakukan asesmen menyeluruh terhadap sejumlah program Pendidikan Nasional (Diknas) agar terjadi penyesuaian terhadap kondisi aktual masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini.

“Program Merdeka Belajar memang harus kita gaungkan, namun harus dilakukan juga sejumlah penyesuaian dengan perkembangan kondisi pandemi yang kita hadapi saat ini,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat menjadi narasumber dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertema Hardiknas dan Tantangan Merdeka Belajar di Tengah Pandemi, yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI, Senin, (3/5/2021).

Dalam diskusi tersebut, hadir pula H. Syaiful Huda (Anggota MPR RI F-PKB) dan Indra Charismiadji (Pengamat Pendidikan) sebagai narasumber.

Menurut Lestari, gagasan dan gerakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek sebaiknya melakukan refocusing terhadap beberapa isu antara lain infrastruktur dan teknologi; Kebijakan, prosedur dan pendanaan; Kepemimpinan, masyarakat dan budaya; serta Kurikulum, pedagogi dan asesmen.

Refocusing sejumlah isu itu, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, dimaksudkan untuk melihat kebutuhan masing-masing ranah yang harus disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya bisa ditangani.

Empat fokus program Merdeka Belajar, menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus segera mendapat prioritas, terutama dalam mendorong proses belajar yang produktif dan berkesinambungan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), ujar Rerie, harus secepatnya membuat katagori proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) berdasarkan beberapa klasifikasi, seperti daerah mana saja yang memiliki infrastruktur dan teknologi paling kuat, sedang dan lemah dalam hal jaringan.

Secara umum, tegasnya, masalah yang dihadapi sektor pendidikan nasional saat ini terkait faktor geografis, tata kelola dan regulasi di masa pandemi ini.

Sehingga, tambah Rerie, kita harus menemukan cara-cara baru untuk menentukan proses pembelajaran yang tepat dalam kondisi pandemi ini.
Karena sektor pendidikan, jelasnya, termasuk sektor yang paling terdampak saat ini, sekitar 60 juta pelajar terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh.

Kondisi tersebut, tambah Rerie, sudah berjalan lebih dari satu tahun dan kita menghadapi ancaman learning loss, karena pengetahuan yang sudah dikuasai para pelajar hilang karena pola belajar yang berubah.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.