Banner pemprov Sumsel Vaksin
Muba vaksin maret 2021

Waka MPR RI Desak Pemerintah Realisasikan Wacana Revisi UU ITE

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Wakil Ketua (Waka) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid, mendukung rencana revisi UU ITE. Revisi UU ITE diperlukan,  karena ada sejumlah  pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Traksaksi Elektronik (UU ITE). Dan pasal karet, itu  dirasakan oleh publik sebagai penyebab terjadinya ketidakadilan hukum.

Hidayat mengingatkan pemerintah agar serius merealisasikan wacana yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Hal ini perlu diakukan agar keadilan hukum bisa dilaksanakan serta kebebasan berpendapat bagi Rakyat tetap terjamin. Terutama untuk melontarkan kritikan yang diminta sendiri oleh pemerintah, karena hak-hak itu semuanya juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

HNW sapaan akrab Hidayat  mengatakan, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang kemudian diubah sebagian dengan UU No. 19 Tahun 2016 awalnya dibuat dengan niat dan tujuan yang sangat baik. Sesuai  namanya, terutama dalam mengatur transaksi elektronik dan kepastian hukum cyber. Sayang, dalam implementasinya beberapa tahun belakangan ini, sejumlah pasal menjadi aturan yang dikaretkan dan disalahartikan oleh oknum-oknum aparat, sehingga bisa dipakai untuk menjerat hanya kepada nmereka yang kritis, mengkritik pemerintah, atau pihak-pihak di luar Pemerintah yang tak disukai oleh Pemerintah.

“Dalam tataran implementasi, justru sejumlah ketentuan dalam UU ITE dijadikan alat untuk  melaporkan pihak-pihak lain ke Polisi. Atau mengkriminalisasi para Ulama atau aktivis yang bukan dari kubu pemerintah, atau yang dikenal kritis sekalipun dengan maksud memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (17/2/2021).

HNW menuturkan,   sikap Presiden Joko Widodo yang akan merevisi UU ITE ini, agar rakyat tidak takut mengeluarkan kritik. Revisi  juga dimaksudkan agar Rakyat terhindar dari ketidakadilan hukum, patut diapresiasi. Tapi perlu dibuktikan dengan Presiden Jokowi mempercepat proses revisi ini, yang sesuai UUD bisa dimulai dari inisiatif pemerintah, pihak yang memang juga memiliki kewenangan legislasi bersama DPR.

“Yang perlu ditegaskan adalah kewenangan inisiasi legislasi, termasuk merevisi UU, itu bisa dilakukan oleh DPR atau juga oleh Pemerintah,” ujarnya.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.