Banner sumsel

Wajib Latih Penanggulangan Bencana: Persiapkan Warga Menjadi Tanggap dan Tangguh

JAKARTA, koranindonesia.id – Menjadi negara dengan lintasan ring of fire membuat Indonesia menjadi negara dengan potensi bencana alam dan geologi yang cukup besar. Indonesia juga terletak pada jalur interaksi antara tiga lempeng tektonik yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Samudera Indo-Australia dan Lempeng Pasifik membuat Indonesia tidak asing dengan ancaman gempa bumi, tsunami, letusan gunungapi maupun tanah longsor.

Sampai dengan saat ini memang belum ada alat yang dapat memprediksi datangnya bencana geologi secara pasti. Pemerintah dan pihak terkait hanya dapat melakukan prediksi, tapi kepastian waktu datangnya bencana geologi belum bisa dipastikan. Karenanya, masyarakat harus mempersiapkan diri menghadapi situasi paling buruk saat terdampak bencana geologi. Sudah terlanjur mencintai kampung halamannya, warga di kawasan rawan bencana pun jarang yang beranjak pergi sebelum bahaya benar-benar mengancam. “Hidup di lereng Merapi ini untuk mencari ketenangan, ketenangan hati,” ungkap Mbah Hadi Prayitno (70), seorang warga yang tinggal dan berpenghidupan di salah satu gunung api paling aktif di dunia, Gunung Merapi, dilansir esdm.go.id, Senin (8/4/2019).

Gunung Merapi memiliki periode statistik letusan rata-rata empat tahun sekali, dimana pada 2010 lalu mengakibatkan jatuhnya 398 korban jiwa, kerugian mencapai Rp7,1 triliun, dan sampai dengan sekarang terdapat lebih dari 300.000 jiwa yang masih bermukim di wilayah Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi. Lereng selatan di wilayah Kabupaten Sleman itu saat ini, memiliki tingkat resiko paling tinggi karena terdapat lebih dari 3.500 jiwa masih tinggal di Kawasan Rawan Bencana (KRB).

Menyadari pentingnya kesiapan diri dalam menghadapi bencana geologi, pada 2008 silam dibentuklah Forum Merapi yang dikenal sebagai Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang diprakarsai oleh empat kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali dan Kabupaten Klaten bekerja sama dengan Badan Geologi, didukung oleh lembaga non pemerintah antara lain UNDP, GTZ, PSMB UPN dll.

Untuk memperkuat forum ini, kemudian Badan Geologi memperkenalkan program pelatihan penanggulangan bencana yang selanjutnya di sebut Wajib Latih Penanggulangan Bencana (WLPB). Menjelaskan WLPB ini, Penyelidik Bumi senior Kementerian ESDM Subandriyo menyampaikan, bahwa Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menginisiasi kegiatan ini sebagai upaya penguatan kapasitas masyarakat di Kawasan Rawan Bencana.

Seorang warga Desa Sidorejo, Klaten, Riyanto Kuri yang mengikuti pelatihan ini mengungkapkan bahwa banyak manfaat yang ia peroleh dari WLPB. “Jadi dari wajib latih ini memang sangat berpengaruh sekali tentang satu hal yaitu kepedulian. Tentang kepedulian dari mereka yang telah mendapatkan wajib latih dengan yang sudah sangat jauh berbeda,” tutur Riyanto.

Mengamini Rudi, Widodo Edi, warga Desa Mriyan, Kabupaten Boyolali mengungkapkan keinginannya agar dari kegiatan WLPB ini akan dibuat prosuder-prosedur tetap yang bisa dijadikan acuan ketika Gunung Merapi erupsi, sehingga warga tidak berjalan sendiri-sendiri. “Dalam wajib latih ini harapannya masyarakat menjadi tanggap dan akhirnya tangguh dan di desa pun akan ada organisasi yang menangani tentang bencana,” harap Widodo.

Kegiatan ini sudah dilakukan sejak 2008 dan berlangsung sampai saat ini. Tercatat dari 2012 sampai dengan 2017 jumlah peserta WLPB terbanyak berasal dari Kabupaten Magelang sebanyak 1.569 orang, selanjutnya Kabupaten Sleman sebanyak 418 orang, Kabupaten Klaten 398 orang, Kabupaten Boyolali 176 orang dan Kota Jogja 78 orang. Tahun 2017 merupakan tahun terbanyak peserta WLPB yaitu sebanyak 1725 peserta. Pembaharuan metode pelatihan juga terus dilakukan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan masyarakat terutama yang tinggal di wilayah rawan bencana.

Dengan dukungan dari semua pihak, baik dari Pemerintah Daerah dan masyarakat pada umumnya, visi WLPB yaitu terbentuk masyarakat sadar bencana berbasis sinergitas IPTEK dan kearifan lokal dapat terwujud dan menjadi budaya dalam masyarakat. “Harapan kami wajib latih ini bisa terus menerus dilaksanakan atau mungkin juga disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tanggap dan semakin tangguh, tahu persis apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana,” tandas Subandriyo.

(ded)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.