Wagub Sumsel Ingatkan, Jangan Ada “Kasak-kusuk”

PALEMBANG, koranindonesia.id – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatra Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya menghadiri Pembukaan Orientasi CPNS 2018 di jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Sumsel di Griya Agung, Jumat (1/2/2019) siang. Dalam kesempatan itu Mawardi berpesan kepada CPNS dan PNS yang baru diambil sumpahnya, untuk siap menerima tantangan kerja di lapangan yang semakin berat. Ia juga mewanti-wanti agar para CPNS dan PNS ini tidak “kasak-kusuk” untuk meminta penempatan di daerah tertentu.

“Kalau melihat paparan Kakanwil tadi, tugas kalian itu sangat berat dan memiliki tantangan. Dengan status sebagai CPNS, maka dalam rentang waktu 1 tahun kedepan akan mengalami masa uji coba, untuk menetapkan layak tidaknya saudara-saudara diangkat menjadi PNS. Tapi setelah setahun jangan juga kasak kusuk belum apa-apa sudah minta pindah,” ujarnya.

Menurut Mawardi, para peserta orientasi yang jumlahnya mencapai 655 orang terdiri dari 611 PNS dan 44 CPNS, patut bersyukur dan bangga, dapat terpilih menjadi abdi negara dan abdi masyarakat. Karena itu sudah sepatutnya CPNS ini mematuhi penugasan yang diberikan pimpinan. “Apa yang jadi keputusan pimpinan jalankan. Karena sebelum tes kalian juga sudah menandatangani surat pernyataan siap ditempatkan dimanapun. Pimpinan pasti menempatkan sesuai kebutuhan,” sebutnya.

Kepada para CPNS dan PNS  ini Mawardi juga mengucapkan selamat karena telah berhasil melewati satu proses awal menjadi ASN. Namun patut dipahami bahwa ini baru langkah awal menjadi PNS. Kedepan masih banyak hal yang harus dipersiapkan dan taati, agar menjadi ASN yang tangguh dan profesional sesuai bidang tugasnya masing-masing.

(FOTO/HUMAS PEMPROV)

Dikatakannya tugas kedepam akan semakin berat khususnya menjawab tantangan besar di berbagai bidang kehidupan baik pada skala lokal, nasional maupun global. “Untuk menghadapi tantangan ini dipeelukan birokrasi pemerintah yang dinamis, adaptif, visioner, bertanggungjawab dan orientasi pada pelayanan publik,” paparnya pula.

Birokrasi semacam itu hanya mungkin diwujudkan, bila didukung oleh aparatur yang profesional, bebas dsri intervensi politik, memiliki kapasistas dan produktivitas tinggi serta berintegritas tinggi yang mampu mendukung keberhasilan pembangunan dalam berbagai bidang.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Provinsi Sumsel, Sudirman D. Hury mengatakan, akhir-akhir ini di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Cabang Rutan di Indonesia, banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang membuat prihatin masyarakat, seperti terjadinya kerusuhan, peredaran  narkoba, pelarian narapidana dan tahanan, serta pungutan liar (pungli). “Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi diantaranya minimnya anggaran, sarana prasarana yang ada tidak memadai, dan kurangnya SDM dibandingkan beban kerja yang tinggi, yang disebabkan oleh banyaknya jumlah penghuni di Lapas atau Rutan yang semakin hari semakin bertambah,” jelasnya.

Atas dasar permasalahan itu maka Kemenkumham pada 2017 mengajukan penambahan alokasi pegawai untuk memenuhi kebutuhan kekurangan pegawai di Lapas dan Rutan itu. “Alhamdulillah disetujui oleh pemerintah yang akhirnya memberikan alokasi pegawai Kemenkum HAM 17.526 orang dan Sumsel mendapatkan alokasi tambahan pegawai sebanyak 611 orang,”  pungkasnya.

(rel)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.