Banner Pemprov Standar

Wacana Pemekaran Palembang Ulu jangan Gegabah

PALEMBANG, Koranindonesia.id — Mengemukanya pemekaran Kabupaten Palembang Ulu dinilai pengamat kebijakan publik terbilang cukup sulit. Sehingga diharapkan pemerintah Kota Palembang harus memikirkan hal tersebut dengan matang.

 

Pengamat kebijakan publik, Dr. Andries menjelaskan, pemekaran daerah otonom baru jangan gegabah, dalam artian harus di kaji secara teliti terlebih dahulu. “Karena, jika buru-buru maka akan berdampak pada pembangunan daerah di masa yang akan datang,” ujarnya.

 

Andries menekankan, pemekaran dilakukan harus jangan terorientasi pada bagi-bagi atau keinginan menduduki kekuasaan. “Pemekaran harus memenuhi syarat, seperti cakupan wilayah dan penduduk harus seimbang,” kata dosen Unsri ini.

 

Kemudian, pertimbangan lainnya sumber pendapatan daerah harus cukup. Hal ini penting karena jangan sampai membebani APBN. Serta, Infrastruktur kota minimal 50 persen sudah ada.

 

“Pemekaran daerah otonomi baru juga harus disetujui oleh mayoritas masyarakat daerah otonom baru dan daerah otonomi induknya,” ujarnya.

 

Hal ini juga ditanggapi cukup santai oleh Walikota Palembang, Harnojoyo. Harnojoyo memberikan apresiasi kepada masyarakat yang ingin melakukan pemekaran wilayah Palembang menjadi Kabupaten Palembang Ulu.

 

“Kalau usulnya dari masyarakat kita apresiasi, apalagi semangat dari pemekaran  tujuannya untuk mewujudkan pembangunan yang merata,” ungkapnya.

 

Namun, kata Harno terkait pemekaran ini, harus melalui pengajuan, peninjauan dan penimbangan dalam artian dikaji dulu apakah layak atau tidak. “Yang memutuskan ini bukan saya, tapi berdasarkan kajian,” ujarnya. (Iya)

 

 

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.