Banner Pemprov Agustus

Wacana Pembatasan Usia Maksimal Caleg, Fraksi di DPR Tegaskan Aspek Kualitas Juga Penting

JAKARTA, koranindonesia.id – Jabatan presiden dan wakil presiden (wapres) dibatasi oleh undang-undang (UU) yakni maksimal 2 periode, begitu juga dengan jabatan kepala daerah dari level provinsi hingga kabupaten/kota, namun jabatan anggota DPR RI tidak memiliki batasan maksimal usia, sehingga seseorang bisa terpilih menjadi anggota DPR selama dia masih hidup.

Menanggapi wacana ini, fraksi-fraksi di DPR merasa bahwa wacana ini belum begitu substantif, karena faktanya, banyak anggota DPR yang masuk kategori lansia juga produktif yang justru mengalahkan anggota DPR milenial.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Nasdem Saan Mustopa mengatakan, wacana ini belum dibahas di Komisi II DPR. Dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pun hanya mengatur syarat-syarat pencalonan anggota legislatif yang dibatasi hanya usia minimum yakni 21 tahun. Dan alasan belum diwacanakannya pembatasan ini, karena DPR itu jabatan yang dipilih, bukan diangkat.

“Legislatif inikan jabatan yang dipilih, bukan jabatan yang diangkat, misalnya secara posisi dibandingkan dengan jabatan-jabatan yang lain, misalnya hakim konstitusi, di birokrasi dan sebagainya, mereka itu kan semua jabatan yang diangkat tentu ada batas usia pensiun,” kata Saan, Jumat (10/12/2021) kemarin.

Saan meyampaikan hal tersebut  dalam Dialektika Demokrasi yang bertajuk “Wacana Pembatasan Usia Maksimal Caleg untuk Efektivitas Kinerja Parlemen” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Saan menjelaskan, DPR itu jabatan yang memang dipilih oleh rakyat, maka selama caleg itu masih dipilih tidak menjadi masalah. Soal masalah produktif atau tidak, dia melihat banyak anggota DPR berusia 80-an ke atas lebih rajin rapat ketimbang yang muda.

“Kita lihat anggota tertua kita kemarin 80-an dan kalau kita lihat di DPR malah yang rajin-rajin itu, usia yang tua-tua, malah yang muda-muda kalah,” ungkapnya.

Kemudian, Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay berpandangan, ada dua persoalan yakni kualitatif dan kuantitatif. Kalau berbicara soal usia anggota DPR berarti bicara kuantitatif, tapi bagaimana kemampuannya itu bicara kualitatif. Jadi, untuk apa anggota DPR usia 25 tahun, gagah tapi tidak pernah menyuarakan suara konstituen dan tidak pernah turun ke daerah.

“Untuk apa anda dapat anggota DPR yang usia 25 tahun yang gagah-gagahnya begitu tapi nggak pernah bisa nggak pernah bicara, tidak pernah turun ke daerah, tidak pernah memperjuangkan aspirasi masyarakat, berarti yang perlu adalah kualitatif, kalau Whatsapp mungkin dijawab ya tergantung juga,” ujarnya di kesempatan sama.

Untuk itu, menurut Anggota Komisi IX DPR, soal kualitas anggota DPR juga penting, bisa dilihat bagaimana orang lansia masih bisa melaksanakan ibadah haji yang begitu beratnya. Sama halnya seperti di DPR, ada banyak orangtua, banyak juga jenderal-jenderal pensiunan TNI dan Polri masih sehat, rajin rapat bahkan untuk waktu berjam-jam. Tinggal bagaimana partai bisa menyaring orang-orang berkualitas untuk dijadikan caleg, dan karena demokrasinya liberal, partai berpikir bagaimana mendapat kursi sebanyak mungkin.

“Akhirnya persoalan kualitas kalah dengan isi tas gitu, Jadi ini problem, terpaksalah ada yang punya uang, kekuasaan dan pengaruh, dekat dengan tokoh-tokoh di daerah yang bisa menggiring suara dan seterusnya itu yang dipilih, bukan dilihat dulu ini cocok ga jadi anggota DPR, itu yang pertama,” paparnya.

Kemudian, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arif Wibowo berpandangan, soal caleg perlu dibatasi atau tidak usianya itu memang menjadi satu soal yang selalu muncul, tetapi harus pada konteks apakah yang disebut dengan output daripada caleg. Jadi, sejauh mana seorang yang sudah dipilih itu bisa menjalankan fungsi-fungsi yang ada di dalam lembaga DPR.

“Sebagai satu institusi bersifat kolektif, tentu fungsi-fungsi adalah 3 fungsi baik legislasi, budgeting dan pengawasan. Meskipun atas pelaksanaan 3 fungsi itu tentu dalam berbagai perspektif tidak bisa dimaknai secara tunggal tentang pelaksanaan 3 fungsi yang ada di DPR,” kata Arif dalam diskusi.

Tetapi, politikus PDIP ini tidak bisa menemukan relevansi dari pembatasan usia maksimal seorang caleg, karena ini menyangkut soal kemampuan seseorang dalam menjalankan fungsi tadi yang disusun oleh partainya masing-masing. Oleh sebab itu, justru problemnya ada di partai.

“Partailah yang harus memastikan dalam berbagai usia, jenis skala usia apapun yang jelas harus memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh lembaga parlemen dalam menjalankan 3 fungsinya,” tandasnya. (Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.