Usut Kasus Novel Baswedan, PSHK Desak DPR Gunakan Hak Interpelasi

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mendesak anggota DPR menggunakan hak interpelasi untuk pengusutan kasus penyerangan penyidik KPK, Novel Baswedan.

Dengan begitu, DPR dapat meminta keterangan pemerintah dan aparat terkait mandeknya kasus tersebut.

Peneliti PSHK, Rizky Argama mengatakan, kegagalan tim bentukan Polri dalam mengusut kasus teror air keras terhadap Novel ini sudah memenuhi syarat dijadikan sebegai objek interpelasi.

“Saya pikir yang dilakukan presiden dengan membentuk tim yang telah bekerja tiga bulan dan gagal melaksanakan tugasnya, ini adalah bagian dari kegagalan pelaksanaan kebijakan. Sesungguhnya konstitusi kita, pasal 20 A itu DPR bisa mengajukan hak interpelasi,” kata Rizki di Jakarta, Sabtu (19/10/2019).

Rizki menerangkan, hak interpelasi merupakan kewenangan DPR meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas ke masyarakat.

“Apa yang sudah dilakukan presiden dalam [menginstruksikan] pembentukan TGPF, yang kemudian tidak independen dan gagal melaksanakan tugasnya ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi objek hak interpelasi di DPR,” sambung dia lagi.

Karena itu menurut Rizki, anggota parlemen bisa menggunakan fungsi pengawasan untuk ikut menagih penyelesaian kasus yang usianya sudah 2,5 tahun tersebut.

“Selama ini kita mendesak ke Presiden Jokowi dan polisi, saya pikir DPR juga bisa mengambil peran dalam penuntasan kasus ini,” kata dia.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.