Banner sumsel

Tunjangan Beras ASN untuk Cegah Penumpukan Beras di Gudang

PALEMBANG,koranindonesia.id – Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mendapatkan tunjangan beras premium mulai April 2019. Tunjangan ini merupakan hasil kerjasama Perum Bulog dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kerjasama ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan beras di gudang dan peningkatan kesejahteraan ASN.

Hal ini disampaikan Kepala Perum Bulog, Divisi Regional Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Yusuf Salahuddin seusai menghadiri rapat dengan jajaran pemerintah Sumatera Selatan. “Kami tinggal menunggu penyelesaian urusan administrasinya, dalam waktu dekat, penyaluran beras sudah bisa diterapkan,” ungkap Yusuf, Senin (11/02/2019).

Nantinya ada sekitar 15.086 Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Sumatera Selatan yang mendapatkan tunjangan ini. Pembagiannya berdasarkan status dari ASN tersebut. “Kalau sudah menikah mendapat 20 kilogram beras per bulan, sedangkan yang belum menikah mendapatkan 10 kilogram per bulan.

Penyaluran beras akan dilakukan melalui kantor dinas terkait. Ini salah satu upaya pemerintah untuk memperbesar penyerapan beras dari petani sekaligus menyejahterakan ASN. “Nantinya beras yang disalurkan berasal dari petani Sumatera Selatan,” ucap Yusuf. Kerjasama dengan pemprov Sumsel merupakan pilot project  dan diharapkan dapat diturunkan ke tingkat kota dan kabupaten.

Yusuf menerangkan dengan kerjasama ini, maka penyerapan beras Bulog mencapai 260 ton per bulan. Ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penyerapan beras bulog agar tidak menumpuk di gudang. Apalagi, saat ini program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) akan berakhir pada April 2019 dan diganti dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Padahal, penyerapan Rastra cukup banyak yakni sekitar 2.700 ton per bulan,” kata Yusuf. Selain itu, untuk program BPNT, pemerintah tidak harus menyerap dari bulog karena bisa melalui penyedia beras manapun.

Yusuf mengatakan, saat ini beras yang tersimpan di Sumatera Selatan mencapai  28.000 ton, adapun untuk penyerapan beras petani di Sumsel tahun 2019 ditargetkan mencapai 70.000 ton. Untuk itu, selain bekerjasama dengan pemerintah, Bulog berencana akan menjual beras secara komersil. “Kami akan jual ke beberapa agenda seperti bazar, operasi pasar dan kegiatan lainnya,” ucap Yusuf.

Sebelumnya, Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar mengatakan, secara kesuluruhan, aka nada 1,8 juta ton beras yang akan bulog serap dari petani tahun ini. Adapun cadangan beras pemerintah mencapai 2,1 juta ton. Untuk itu, lanjut Yusuf sejumlah cara perlu dilakukan agar antara hulu yakni penyerapan dari petani ke bulog hingga ke hilir dari bulog ke konsumsen dapat tersalur dengan baik. “Bahkan, kami berencana untu ekspor beras tahun 2019 ini,” ucap Bachtiar.

Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Sumatera Selatan Afrian Joni menuturkan dalam kerjasama ini, pemerintah akan menggelontorkan dana sekitar Rp 34 miliar untuk satu tahun pengadaan tunjangan beras. Terkait jumlah ASN yang menerima tunjangan akan berubah setiap bulannya. “Tentu jumlah ASN akan berubah setiap bulannya, tegantung dari data Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,” ucapnya.

Saat ini tahapannya sudah sampai pada penyusunan perjanjian kerjasama. Jika telah selesai dan ditandatangani maka kebijakan ini sudah bisa dilaksanakan. “Mudah-mudahan program ini terlaksana lebih cepat, kalau bisa Februari,” kata Afrian Joni.

(ram)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.