Banner Muba 23 – 31 Juli 2021
banner Pemprov Juni

Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Kunci Wujudkan Efektifitas dan Efisiensi Keserentakan Pemilu

JAKARTA, koranindonesia.id – Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmizar mengakui, bahwasannya dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan keserentakan Pemilihan (Pemilu) 2024, dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas di seluruh proses dan tahapan yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

 

“Memang perlunya transparansi dan akuntabilitas dan di dalam proses tahapan-tahapannya itu, dan perlu melibatkan seluruh stakeholder maupun masyarakat luas, agar pelaksanaan pemilu di 2024 akan lebih baik dibandingkan dengan di 2019,” katanya usai memberikan sambutan pada Seminar Nasional PKAKN DPR RI dengan tema “Mengawal Efektifitas & Efisiensi Keserentakan Pemilu 2024”, di Jakarta, Kamis (9/9/2021).

 

Helmi memaparkan, bahwa pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 memiliki tingkat partisipasi pemilu sebesar 81,97 persen untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Anggota DPD RI mencapai 82,15 persen, dan partisipasi pemilih Anggota DPR RI mencapai 81,69 persen. “Dan jumlah pemilihnya di 2019 itu mencapai 81 sekian persen, mudah-mudahan di 2024 itu bisa mencapai angka di atas 85 persen paling kurang, bahwa itu akan lebih demokrasi sekali untuk Negara kita,” tuturnya.

 

Helmi menambahkan, bahwa berdasarkan fakta penyelenggara Pemilu serentak 2019 dengan lima kotak suara yang memiliki Kompleksitas permasalahan tersendiri, dimana adanya kendala teknis yang perlu menjadi perhatian, di antaranya permasalahan administrasi kependudukan yang berdampak pada akurasi data pemilih, kemudian proses rekrutmen yang belum memadai sehingga menyebabkan ratusan panitia meninggal dunia pada saat proses pemilu, akuntabilitas anggaran pemilu serentak, dan juga proses pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu yang belum optimal.

 

“Bawaslu sendiri tadi mengatakan, bahwa mereka kesulitan untuk mencari pengawas umurnya yang di bawah 25 tahun, dan ini juga perlu kesadaran masyarakat bahwa event ini adalah untuk menentukan pemimpin di masa depan nantinya, dan memang kita harus secara gotong royong juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan dan tahapan-tahapan yang sedang dilakukan oleh KPU Bawaslu,” tandas Helmi mengutip paparan Bawaslu.

 

Sementara itu, Analis APBN Ahli Pertama PKAKN Badan Keahlian DPR RI Slamet Dhul Fadli mengatakan, adanya keserantakan Pemilu merupakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14 tahun 2013, dimana diharapkan dengan adanya Seminar Nasional bertema demikian dapat ditemukan solusi untuk mencapai efektifitas dan efisiensi untuk keserantakan pemilu di tahun 2024.

 

Menurut Slamet, biasa ia disapa menambahkan, pada tahun 2019 dan 2020 pemerintah dalam hal ini KPU telah melaksanakan Pemilu serentak dan Pilkada serentak, dimana dalam pelaksanaannya telah ditemukan banyak sekali permasalahan yang harus di antisipasi agar berbagai permasalahan itu tidak kembali terulang.

 

“Kita sebagai Tim Kajian Pemilu serentak menitikberatkan pada 4 sub permasalahan, yaitu terkait dengan akurasi data pemilih, kemudian SDM penyelenggara pemilu, mengingat pada tahun 2019 banyak sekali dari penyelenggara Pemilu di tingkat desa KPPS itu meninggal dunia, dan ketiga terkait akuntabilitas anggaran, dan yang terakhir terkait dengan pengadaan dan distribusi logistik, mengingat di tahun 2020 kita  melaksanakan Pilkada di masa pandemi dan itu membuat anggaran itu menjadi bengkak dan tentu kita harus sebagai masyarakat itu harus aktif dalam mengawal keserentakan pemilu di 2024,”ungkapnya.

 

Sementara itu, Deputi Bidang Teknis KPU RI Eberta Kawima menyetujui, bahwa prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi keserentakan Pemilu 2024 sangatlah penting, sehingga dirinya berharap PKAKN DPR RI dapat memberikan saran dan pendapat terkait hal tersebut, salah satunya yang menurutnya menarik adalah digitalisasi seluruh proses pelaksanaan Pemilu serentak.

 

“Oleh karena itu kami berharap digitalisasi nanti betul-betul bisa diimplementasikan dalam proses pelaksanaan, terutama dalam hal proses rekapitulasi, proses pendaftaran parpol, proses pendataan data pemilih ini juga semuanya bisa menggunakan sistem informasi yang terdigitalisasi,” tutup Eberta. (Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.