Banner sumsel

Tolak Perda Syariah dan Injil, Ketum PSI Diminta Belajar Lagi UU

JAKARTA, koranindonesia.Id -Ketua Umum Partai Silolidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, diminta untuk belajar lagi Undang-Undang (UU) sebelum melemparkan sebuah wacana.

Minimal, kata Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid, PSI masuk dulu ke Dewan Perwakilan Rakyat agar bisa memperjuangkan keinginannya untuk tidak mendukung perda tentang agama.

“Masuklah ke DPR. Bawa ide tersebut. Sampaikan dan bertarung dengan partai lain. Karena faktanya sekarang ada Undang-Undang Daerah Khusus yang melegalkan Perda Syariah dan ada UU Syariah seperti UU Perbankan yang melihat ada manfaat ekonomi syariah. Jadi bertarunglah di DPR dengan ilmu yang lengkap dan dengan pemahaman yang benar tentang empat pilar bangsa,” kata Sodik Mudjahid di Jakarta, Selasa, (1311/2018).

Ia menambahkan, sejumlah daerah menjadikan Perda Syariah sebagai peraturan bukan berarti tanpa dasar yang jelas. Misalnya di Aceh, lanjut Sodik, menjadikan Perda Syariah sebagai acuan hukum di wilayahnya karena Bumi Serambi Mekah itu telah menjadi salah satu daerah khusus yang diatur dalam Undang-undang Daerah Khusus.

“Jadi Perda Syariah seperti di Aceh karena dilindungi Undang-undang Daerah Khusus, ya legal dan sah,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menjelaskan, DPR sebagai legislator tidak mungkin membuat produk undang-undang dengan cara asal-asalan. Menurutnya, undang-undang yang dibahas dan diketuk di DPR RI telah melalui proses kajian yang mendalam, termasuk melihat asas manfaat untuk kepentingan masyarakat luas.

“DPR bukan sembarangan. Jika tidak adil dan tidak manfaat tidak mungkin jadi undang-undang. Ada kelompk bangsa Indonesia di partai-partai yang paham bahwa banyak keadilan dalam (undang-undang) syariah, seperti Undang-undang Perbankan Syariah,” katanya.

Dengan demikian, Sodik kembali menyarankan kepada PSI lebih baik fokus pada pemenangan di Pileg mendatang agar dapat masuk ke DPR RI dan lolos parliamentary threshold dari pada mengkritisi proses pembuatan undang-undang dari luar parlemen.

PSI segera masuk ke DPR “Capai parliamentary threshold, dan perdalam demokrasi serta hukum ketatanegaraan di Indonesia. Selama diputuskan oleh DPR (undang-undang) itu ya legal,” katanya.

Sebelumnya, dalam acara HUT PSI, Minggu) (11/11/2018), Ketua Umum PSI Grace Natalie menyampaikan secara terbuka di hadapan ribuan kader bahwa salah satu tugas utama bagi kadernya jika berhasil duduk di parlemen, tidak akan mendukung pembahasan perda-perda yang berbau agama karena dinilai dapat menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan, dan tindakan intoleransi.(Mar)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.