Banner sumsel

Tingkatkan SDM Perkebunan, Pemkab Muba Gagas SMK Kelapa Sawit

JAKARTA, koranindonesia.id – Instruksi Presiden Nomor 8 / 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, menjadi angin segar bagi petani sawit mandiri di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) khususnya.

Betapa tidak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama di Kabupaten Muba. Moratorium sawit tersebut akan dilakukan selama tiga tahun, dan saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba berupaya, mengimplementasikan program perjuangan petani sawit untuk perbaikan tata kelola perkebunan rakyat selama moratorium sawit.

“Peremajaan lahan perkebunan sawit milik petani mandiri juga merupakan bagian untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit yang mengedepankan kepentingan petani sawit mandiri di Muba, dan saat ini tercatat sudah 4.446 hektare perkebunan kelapa sawit petani mandiri di Muba yang dilakukan peremajaan dan bantuan bibit, yang peresmiannya langsung dihadiri Presiden Joko Widodo di Kabupaten Muba,” ungkap Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, di sela menghadiri kegiatan Rembug Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia di Redtop Hotel and Convention Center, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Dilanjutkannya, kelapa sawit tidak boleh hanya dilihat sebagai kepentingan industri besar. Akan tetapi juga merupakan kepentingan jutaan petani kecil yang selaras dengan agenda global.

Beni juga menyebutkan, bahwa bersama-sama dengan  Bupati Muba Dodi Reza Alex dan Kepala OPD terkait lainnya, Pemkab Muba akan melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) terkait perkebunan kelapa sawit, dengan membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelapa Sawit, yang nantinya akan menciptakan SDM manusia yang handal dalam bidangnya, khususnya di bidang kelapa sawit

“Selain itu, ada sekitar 1,52 juta ton minyak sawit mentah (crude palm oil) setiap tahun keluar terus dari Muba. Maka itu, kita akan dorong industri hilir, seperti industri minyak goreng di kabupaten kita ini,” jelasnya.

(FOTO/HUMAS PEMKAB)

Sementara itu, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Indonesia Mansuetus Darto, dalam kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya sudah bekerjasama dengan 14 kabupaten di Indonesia dan salah satunya Kabupaten Muba, untuk melakukan pendataan serta menyediakan data petani swadaya bagi Dinas Perkebunan di tingkat kabupaten.

“Maksud dan tujuan pendataan ini adalah sebagai sumber informasi bagi kebijakan public di level kabupaten, pemberdayaan petani, dan pengembangan kemitraan berkelanjutan, hingga menjadi sumber informasi untuk legalitas bagi petani,” terangnya.

Ia menambahkan, untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat khususnya petani swadaya, SPKS melatih anggotanya agar petani memiliki SDM dalam budidaya dan juga memiliki kesadaran untuk menerapkan praktek-praktek terbaik di perkebunan sawit ke arah sawit berkelanjutan.

“Dengan modul-modul pelatihan yang lengkap, SPKS memberikan pelatihan bagi anggotanya, antara lain pelatihan budidaya sawit dan BumDes Sawit bagi aparatur desa,” urainya.

Disebutkan Darto, Rembug Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia ini bertujuan untuk mengangkat problem-problem utama dalam tata kelola sawit Indonesia, khususnya di tingkat petani dan kebijakan nasional sawit, kemudian merumuskan dan merencanakan program perjuangan petani dan organisasi SPKS untuk membangun tata kelola petani sawit Indonesia yang dapat memberikan rasa adil, sejahtera dan berkontribusi bagi pembangunan sawit berkelanjutan. dan menyusun langkah-langkah untuk memperjuangkan sawit Indonesia di mata dunia.

“Selain itu, Memberikan Rekomedasi strategis bagi pemerintah Nasional, Daerah dan pelaku pasar sawit, institusi keuangan nasional termasuk BPDP-KS untuk merumuskan, dan melaksanakan keputusan-keputusan Rembug Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia,” pungkasnya.

(ded/rel)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.