Banner sumsel

Tim Advokat Prabowo-Sandiaga Laporkan Bupati Boyolali Ke Bawaslu

JAKARTA,koranindonesia.id--Bupati  Boyolali Seno Samodro yang mengajak warganya untuk tidak memilih Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 berbuntut pelaporan yang dilakukan anggota Advokat pendukung Prabowo Ke Badan pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu).

Advokat pendukung Prabowo Handi Fajri mengatakan Seno diduga melakukan pengerahan ribuan massa di Gedung Balai Sidang Mahesa beberapa waktu lalu. Padahal itu seruan itu, tidak diperbolehkan sebab sudah masuk keranah pelanggaran pemilu.

“Diduga dilakukan oleh Seno Samodro dengan menyerukan agar tidak memilih Bapak Prabowo dalam Pilpres 2019 pada 4 November 2018 lalu,” kata Handi Fajri sesaat sebelum menyerahkan berkas pelaporan ke Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018).

Tindakan tersebut dinilai melanggar UU 7/2017 tentang Pemilu yang melarang tentang pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional serta kepala desa membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye.

“Sedangkan UU ASN dari pihak kepala daerah itu masuk kategori pejabat negara. Maka bisa dikategorikan bahwa dia terpenuhi unsur Pasal 282 setelah kami kaji,”terangnya.

Selain menguntungkan salah satu pasangan calon, pihaknya juga melaporkan Seno atas ucapan yang tidak pantas. Yang mana dalam salah satu petikan pidatonya itu, Seno menyebut Prabowo dengan sebutan ‘binatang’ dengan.menggunakan  bahasa Jawa.

Dari salah satu petikan pidato itu, diduga Seno sebagai pejabat negara telah mengajak masyarakat Boyolali untuk tidak memillih Prabowo dengan cara menghina dan bernada provokatif. Adapun pernyataan tersebut katanya merugikan paslon nomor urut 02.

Atas dasar itu, pihaknya berbulat tekat melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Seno diduganya melanggar Pasal 282 juncto Pasal 306 juncto Pasal 547 UU 7/2017 tentang Pemilu.

“Pasal tersebut sanksinya setiap pejabat negara yang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta,” pungkasnya.

Sementara itu, Handi Fajri juga mengatakan akan melaporkan penghinaan terhadap Prabowo Subianto yang dikatakan ‘Prabowo Asu’ oleh Bupati Boyolali ke Mabes Polri. Untuk itu, setelah melaporkan ke Bawaslu timnya langsung bergerak ke Mabes Polri untuk membuat laporan penghinaan.

“Malam ini kami ke Mabes untuk melaporkan penghinaan yang dilakukan Bupati Boyolali terhadap Prabowo. Karena penghinaan ini sudah melanggar hukum,” tandasnya. (Erw)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.