Bhintan Shalawat

Aneh…Tidak Pernah Diaudit, Tiga BUMD Ini Terima Pernyataan Modal

JAKARTA,koranindonesia.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan safari di Kepulauan Riau (Kepri) memonitor tata kelola pemerintah daerah, dalam kegiatan itu KPK menemukan tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ternyata tidak pernah diaudit sejak 6 tahun lalu tetapi selalu mendapatkan penyertaan modal.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan ditemukan dari 3 BUMD yang tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan laporan keuangan tidak teraudit sejak 2013, namun pemerintah daerah masih melakukan penyertaan modal.

Dikatakannya temuan itu didapatkan KPK setelah melakukan rapat koordinasi di kantor Gubernur Kepulauan Riau bersama jajaran bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD setempat.

“Selain soal BUMD tersebut, KPK juga menemukan 27 kendaraan yang dipinjam-pakaikan ke yayasan dan LSM, serta 19 (kendaraan) masih dikuasai oleh eks pejabat yang menurut peraturan tidak diperbolehkan,” ungkapnya dalam keterangannya, Rabu (27/03/2019).

Dijelaskan Febri,  KPK juga menemukan adanya aset tanah pemerintah daerah yang belum bersertifikat. Dari total 10,96 juta meter persegi aset tanah pemerintah daerah, baru 5,1 juta meter persegi yang sudah bersertifikat. Untuk penyelesaian hal ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah melakukan kerja sama.

“Kerja samanya dengan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan se-Provinsi Kepri dengan target penyelesaian tahun 2020,” terangnya.

Untuk itu, KPK akan mendorong adanya kajian efisiensi BUMN bagi Pemprov Kepri serta menyusun target penyelesaiannya. Selain itu KPK meminta Pemprov Kepri menarik aset-aset daerah yang dikuasai pihak tertentu.
“KPK akan terus memonitor rekomendasi yang disampaikan tersebut dan kami juga mengajak masyarakat, termasuk kampus dan media di Kepri untuk terlibat dalam upaya perbaikan ini,” tandasnya. (erw)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.