Banner sumsel

Tidak ada Lagi Penerimaan Guru Honorer

JAKARTA, koranindonesia.id – Lulusan ilmu keguruan tampaknya mesti bersiap-siap lagi dapat mengajar di sekolah negeri jika tidak menjadi PNS.

Sebab, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melarang, para kepala sekolah untuk merekrut guru honorer baru.

“Perekrutan guru honor melanggar peraturan pemerintah, sebab sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48/2005 jo PP Nomor 43/2007,” katanya kepada koranindonesia.id saat dihubungi, Sabtu (13/10/2018)

Dirincikan Muhadjir, saat ini jumlah guru honorer di sekolah negeri yang harus diselesaikan, ada sebanyak 736.000 dari 2.021.000 orang. Sementara sebelumnya di 2007 pemerintah sudah mengangkat guru honorer menjadi PNS.

“Kebijakan tersebut diikuti dengan larangan mengangkat guru honorer, namun faktanya masih ada yang merekrut dengan alasan kekurangan guru,” jelasnya.

Pada 2018, kata Muhadjir, pemerintah akan merekrut sebanyak 112.000 guru pegawai negeri sipil (PNS). Para guru honorer bisa mengikuti tes, namun usia maksimal 35 tahun. Kebijakan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap nasib guru honorer yang sudah lama mengabdi.

“Untuk guru honorer yang usianya di atas 35 tahun akan dijadikan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun tetap harus mengikuti tes sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara,” terangnya.

Pemerintah saat ini, sedang menggodok kebijakan perekrutan tenaga ASN berstatus PPPK dan diharapkan segera disahkan setelah proses seleksi calon pegawai negeri sipil selesai dilaksanakan.

“Gaji guru PPPK  diambil dari APBN sama dengan guru PNS. Bedanya tidak dapat pensiun saja. Tapi pintar-pintar menabung saja untuk biaya hidup saat pensiun,” tandasnya.

(erw)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.