Banner sumsel

Terkait Penertiban APK, Caleg Keluhkan Koordinasi Bawaslu

PALEMBANG, koranindonesia.id – Sejumlah calon anggota legislatif (caleg) yang bertarung pada pemilu legislatif (pileg) 2018 mendatang, mempertanyakan tindakan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota di Sumatra Selatan (Sumsel).

Sejumlah APK milik caleg yang ditertibkan tersebut, seperti spanduk, dan billboard yang dipasang di rumah simpatisan.

“Kami mempertanyakan kepada Bawaslu kabupaten/kota yang melakukan penertiban APK yang kami pasang di rumah warga, seperti rumah simpatisan maupun milik tim sukses,” kata caleg DPRD  Sumsel dari Partai Gerindra, Aswari Rivai, Kamis (8/11/2018).

Aswari yang juga menjabat Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumsel ini mempersoalkan tindakan penertiban tersebut, karena menurutnya pemasangan APK tersebut, tidak melanggar aturan, baik Peraturan KPU (PKPU), Peraturan Wali Kota (Perwali), ataupun Peraturan Bupati (Perbup).

“Dipasang sesuai dengan aturan yang ada, justru Bawaslu di daerah yang menertibkan APK tersebut,” papar Aswari yang maju sebagai caleg DPRD Sumsel asal daerah pemilihan (dapil) Sumsel 7 tersebut.

Oleh karena itu dirinya berharap, antara Bawaslu Provinsi Sumsel dan Bawaslu tingkat kabupaten/kota di Sumsel, untuk melakukan koordinasi, sehingga caleg yang ada di daerah tidak menjadi korban.

”Setelah dilakukan kroscek, ternyata Bawaslu tidak ada memerintahkan kepada Bawaslu kabupaten/kota untuk melakukan penertiban, artinya koordinasi antar lembaga belum berjalan dengan baik,” sebutnya.

Menurut dia, pemasangan APK di dapil masing-masing caleg adalah bentuk sosialisasi caleg kepada masyarakat. Tujuannya tentu agar masyarakat luas di dapil tersebut, dapat mengetahui pencalonan caleg yang bersangkutan, serta visi-misinya.

“Bagaimana masyarakat bisa mengetahui calegnya, kalau sosialisasi melalui spanduk saja, tidak diperbolehkan?,” tanya Aswari.

Sementara itu terpisah, Komisioner Bawaslu Sumsel Junaidi mengatakan, bahwa pemasangan APK diatur dalam PKPU maupun Perwali atau peraturan untuk tidak memasang APK di jalan protokol dan tidak boleh memasang iklan di media cetak maupun online.

“Kalau di rumah-rumah warga tidak masalah, asal jangan memasang APK di jalan-jalan protokol, itu tidak diperbolehkan,” ringkasnya.

(rif)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.