Banner sumsel

Terkait Kenaikan UMP 2019, Apindo Siap Ikut Aturan Pemerintah

JAKARTA, koranindonesia.id – Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Solihin menyatakan, pihaknya siap mengikuti aturan kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03%, karena sudah menjadi aturan pemerintah dan harus dijalani.

Solihin mengatakan, kalau aturan sudah ada harus dijalani. Walaupun, dirinya mengakui bahwa dari pihak pengusaha, jika ditanya tentu akan mengaku keberatan. Namun, sekali lagi ia menyebutkan, bahwa pihaknya siap mematuhi aturan, karena pihaknya tidak ingin berpolemik mengenai kenaikan UMP 2019 yang ditetapkan sebesar 8,03% persen.

“Meski ada yang pro dan kontra tapi harus kita ikuti aturan dari pemerintah,” katanya kepada wartawan, usai syukuran Kantor DPP Apindo DKI Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018).

Menurut Solihin aturan itu untuk menyatukan Apindo di dalam melakukan suatu tindakan. Sehingga tidak ada lagi anggota Apindo yang berbeda pendapat mengenai keputusan kenaikan UMP 2019.

“Kita satukan persepsi dan satu suara untuk mengikuti aturan kenaikan UMP 2019. Jadi semua keputusan pemerintah kita dukung, meski kenaikannya sebesar 8,03%,” tandasnya.

Pemerintah memutuskan untuk menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%.Kenaikan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8.240/M-Naker/PHI9SK-Upah/X/2018 tentang Penyampaian data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 2018, tertanggal 15 Oktober 2018.

Besaran kenaikan UMP sebesar 8,03% ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. Dalam regulasi ini dijelaskan, formulasi penghitungan didasarkan pada UMP tahun berjalan dikalikan dengan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Inflasi nasional ditetapkan sebesar 2,88% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,15%. Dengan demikian, UMP 2019 harus ditetapkan dan diumumkan gubernur secara serentak pada 1 November 2018.

Lazimnya tiap tahun, pro-kontra terkait kenaikan UMP 2019 ini kembali muncul, khususnya di kalangan pengusaha dan buruh.

(erw)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.