Banner sumsel

Tekan Angka Kemiskinan, Sumsel Launching “SIGertak Plus”

PALEMBANG, koranindonesia.id – Guna menekan angka kemiskinan di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) yang masih diatas rata-rata nasional, Gubernur Sumsel Herman Deru me-launching aplikasi penanggulangan kemiskinan “SIGertak Plus” pada acara Musrenbang Provinsi Sumsel 2019 dalam rangka penyusunan RKPD 2020 Provinsi Sumsel, di Hotel Santika Premiere, Rabu (24/4/2019).

Peluncuran aplikasi sistem informasi gerakan terpadu serentak (SIGertak) Plus ini menurut Herman Deru, tak ubahnya penekanan untuk penyamaan persepsi terhadap semua kementerian kelembagaan dan cabangnya di Sumsel, termasuk juga pemerintah kabupaten/kota.

Sehingga setelah launching ini tidak ada lagi kabupaten/kota di Sumsel, yang merencanakan suatu program yang tidak bermuara pada kesejahteraan rakyat. SIGertak Plus ini, merupakan aplikasi Berbasis Data Terpadu (BDT) by name by address seluruh penduduk miskin di Sumsel. Sehingga akann dapat diketahui dengan jelas, masalah yang ada dan menyusun program atau kegiatan yang tepat sasaran. “Apapun yang mereka perbuat dan lakukan tentu harus dilalui dengan perencanaan yang baik, dan perencanaan itu tugas kita untuk menurunkan angka kemiskinan, dengan lima prioritas pembangunan yang telah ditetapkan,” ujar Herman Deru.

Lima prioritas pembangunan sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan yang akan dilakukan pada 2020 yakni, pembangunan SDM dan kualitas tata kelola pemerintah; Penguatan konektivitas kualitas infrastruktur dan energi; Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pengurangan kemiskinan; peningkatan kedaulatan pangan dan kualitas lingkungan; serta stabilitas keamanan umat beragama. “Salah satunya infrastruktur ini sangat penting karena seperti kata Bapenas tadi salah satu penyebab kemiskinan itu adalah pembangunan yang tidak merata. Kalau kita Sumsel bukan hanya punya program yang merata tapi juga berkeadilan. Dan ini disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing, ” imbuh Gubernur.

Lebih jauh dikatakannya, Rancangan RKPD yang dibahas dalam Musrenbang ini, haruslah berbasis masalah, potensi dan cita-cita  di masa depan yang diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Saat ini menurutnya, kondisi Sumsel dilihat dari capaian indikator makro, ada yang sudah bagus dan ada yang masih butuh perhatian. Indikator makro yang sudah bagus capaiannya dibanding nasional yaitu pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi.

“Ada dua permasalahan makro yang belum bagus pencapaiannnya dan menjadi perhatian khusus dalam RKPD tahun 2020 yaitu angka kemiskinan yang masih tinggi dari rata-rata nasional. Alhamdulillah telah ada komitmen bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se Sumsel untuk, menurunkan angka kemiskinan menjadi 1 digit. Untuk itu harua disusun program dan kegiatan penanggulangab kemiskinan yang sinergi nasional, provinsi dan 17 kabupaten/kota” jelasnya.

(FOTO/HUMAS PEMPROV)

Sementara itu di kesempatan yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menjelaskan, bahwa untuk Musrenbang ini ada beberapa arahan dari Mendagri, salah satunya Musrenbang ini harus disesuaikan dengan potensi dan kemampuan keuangan daerah. Dalam kesempatan itu, ia juga menerangkan beberapa rencana kerja pemerintah tahun 2020. Diantaranya yakni fokus pada pembangunan manusia dan mengentaskan kemiskinanan, kemudian infrastruktur dan pemerataan wilayah, nilai tambah sektor riil industrialisasi dan kesempatan kerja. Selanjutnya yaitu ketahanan pangan, air  energi dan lingkungan hidup. “Ada catatan juga bahwa nanti pada 2030 kita ada bonus demografi dimana usia 15-45 tahun itu mencapai 52%. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagaimana memberdayakannya. Makanya ini jadi tantangan mengapa peningkatan kualitas SDM itu penting,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Bappeda Sumsel Eko Retnaningsih menjelaskan, Musrenbang ini merupakan amanat Permendagri Nomor 86/ 2017. Kegiatan ini bertujuan menyepakati permasalahan prioritas  mengenai arah kebijakan, kegiatan, indikator dan target kinerja untuk penyelarasan dengan sasaran prioritas pembangunan daerah dengan nasional. “Melalui Musrenbang ini kita akan memperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk penyempurnaan RKPD 2020,” jelasnya.

Acara ini dihadiri 500 orang seluruh stakeholder terkait perencanaan pembangunan Sumsel, yang  sebelumnya sudah dilakukan pada pra Musrenbang. Adapun tema Musrenbang kali ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi kerakyatan kualitas  infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). “Tema ini sejalan dengan visi dan misi HDMY tahun 2018-2023 Sumsel Maju untuk Semua salah satunya adalah penurunan kemiskinan. Dan inilah sudah ditindaklanjuti dengan kesepakatan Sumsel 1 Digit,” pungkas Eko Retnaningsih.

(rel)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.