Bhintan Shalawat

Tekan Angka Kemiskinan, Herman Deru Ajak Seluruh Perangkat Daerah Kompak

PALEMBANG, koranindonesia.id – Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru membuka Forum Perangkat Daerah Provinsi Sumsel 2019 di Graha Bina Praja (Auditorium) Pemprov Sumsel, Rabu (27/3/2019). Selain Gubernur acara ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, serta Sekda Pmprov Sumsel Nasrun Umar.

“Dalam  rapat ini, kita harus harmonisasi dan sinkronisasi dengan prioritas penurunan angka kemiskinan, target kita satu digit, kita harus dibawah nasional untuk angka kemiskinan itu,” katanya.

Walaupun diakui Gubernur, kondisi daerah di 17 Kabupaten/Kota di Sumsel itu berbeda baik potensi, SDA dan SDM, namun tujuannya sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas menurunkan angka kemiskinan satu digit. “Saya yakin semua akan setuju dengan menekan angka kemiskinan. Walaupun OPD dan jumlah Satuan Kerja (Satker) di kabupaten/kota berbeda- beda, tapi semua punya tanggungjawab yang sama untuk menurunkan angka kemiskinan,”ungkapnya.

Bahkan dia menilai, sejak dirinya menjadi Bupati OKU Timur melihat angka kemiskinan di Sumsel tidak mengalami penurunan. “Dari sejak saya Bupati saya perhatikan angka kemiskinan kita ini tidak turun-turun, kadang 12%, kadang naik menjadi 13%. Saya yakin kalau kita punya keinginan yang sama untuk menekan angka kemiskinan, maka secara kumulatif angka nasional itu akan turun. Begitu juga kalau kita tertarik dan bertujuan untuk bersama-sama memperbaiki ini bukan tidak mungkin di tahun depan kita juga tembus di satu digit,” sambungnya.

(FOTO/HUMAS PEMPROV)

Oleh karena itu sebagai Gubernur, dia meminta bantuan menurunkan angka kemiskinan ini kepada seluruh Kabupaten/Kota.  “Kita harus satu rel, untuk turun di terminal mana terserah yang penting kita satu rel,”ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sumsel Ekowati Retnaningsih melaporkan, pelaksanaan forum daerah ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86/ 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Bahwa, lanjut Eko tahapan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah melalui beberapa tahapan yaitu arahan gubernur langsung. Lanjut Eko, kegiatan yang berlangsung dari 27-29 Maret 2019 ini juga mengarah kepada penurunan angka kemiskinan.

Dirinya juga melaporkan, usulan perangkat daerah yang telah diterima oleh Bappeda Sumsel sampai dengan hari ini berjumlah Rp6,2 triliun. Sementara alokasi belanja langsung pada rancangan struktur APBD 2020 sekitar Rp4 triliun. Menurutnya perlu dilakukan harmonisi kembali, sehingga apa yang direncanakan pada 2020 merupakan progam-program yang memang prioritas sesuai permasalahan Sumsel.

(rel)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.