Banner Pemprov 2020
Banner september

Tegas..!!! Pemprov DKI Jakarta Tidak Mau Gunakan Istilah Zona Hitam. Ini Alasannya

JAKARTA, koranindonesia.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mau menggunakan istilah zona hitam untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang sudah parah kasus penularan Covid-19.

Istilah zona hitam belakangan memang populer dipakai masyarakat. Seperti di Surabaya Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinkes DKI Fify Mulyani mengatakan jajaran Pemda DKI tidak menggunakan istilah ini untuk menggambarkan kondisi suatu wilayah yang terserang corona. Sayangnya dia tidak menjelaskan istilah untuk mengganti sebutan zona hitam ini.

“Tidak ada istilah zona hitam ya,” kata Fify saat dikonfirmasi Jumat (11/9/2020).

Mengenai istilah zona hitam ini disampaikan Fify menanggapi sebuah foto yang sejak Kamis (10/9/2020) kemarin beredar luas di sosial media.

Dimana foto bergambar peta Jakarta sudah berwarna merah dan hitam. Dalam keterangan foto disebutkan bahwa Jakarta dalam kondisi genting sebab sebagian besar wilayah sudah masuk zona hitam.

Fify menegaskan gambar itu tidak punya sumber yang jelas. Lagi pula kata dia kondisi Jakarta saat ini tidak separah itu. Dia memastikan hal tersebut adalah kabar bohong.

“Itu informasi hoaks,” pungkasnya.

Walau Fify menegaskan bahwa kabar itu tidak benar. Namun di sisi lain Gubernur Anies Baswedan mengingatkan kondisi Jakarta saat ini tidak bisa dianggap enteng.

Anies Baswedan mengakui kondisi Ibu Kota mengkhawatirkan. DKI Jakarta kata dia dalam kondisi darurat . Bahkan, dia menyebut kondisi ini lebih parah ketimbang awal-awal Covid-19 menyerang Jakarta.

“Pesannya jelas saat ini kondisi sangat darurat, lebih darurat dari awal wabah dahulu,” ujar Anies.

Demi membendung laju penularan wabah yang bermula dari Wuhan Tiongkok ini, Anies terpaksa kembali menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang pernah diterapkan sebelumnya.

Warga Jakarta diminta tetap berada di rumah kalau tidak memiliki keperluan mendesak. Apabila terpaksa keluar rumah, warga diminta untuk menerapkan protokol kesehatan, diantaranya menggunakan masker, menjaga jarak dan rutin mencuci tangan.

Kebijakan PSBB resmi diterapkan 14 September 2020 mendatang. Dengan demikian, setiap kegiatan perkumpulan yang menimbulkan kerumunan akan dilarang. Kegiatan masyarakat yang berada di lingkungan komunitas masyarakat seperti arisan, reuni, pertemuan keluarga, ataupun pengajian kembali ditiadakan. Lalu kegiatan keagamaan juga diminta untuk dilakukan dari rumah.

“Tetap di rumah saja, dan jangan keluar dari Jakarta bila ada kebutuhan sangat mendesak,” pintanya.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.