Pemprov Ramadhan
Banner april lebaran

Tegas, MPR RI Tidak Pernah Singgung Soal Jabatan Presiden 3 Periode

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, kembali menegaskan, sejauh ini tidak ada satupun pimpinan di MPR RI pernah berpikir atau menyinggung untuk membahas soal usulan jabatan presiden menjadi 3 periode dalam amandemen UUD 1945.

“Sejauh ini kami (MPR -red) belum pernah memikirkan apalagi mengambil langkah-langkah politik untuk mengubah konstitusi hanya untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode,” kata Basarah saat membuka Press Gathering Pimpinan MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Hotel Mabruk, Anyer, Banten, Sabtu (27/3/2021).

“Demikian juga di PDI Perjuangan. Kami belum pernah membahas isu masa jabatan presiden tersebut dan merubahnya menjadi tiga periode,” sambungnya.

Menurut Basarah, bagi PDIP, masa jabatan presiden 2 periode seperti yang saat ini berlaku sudah cukup ideal dan tidak perlu diubah lagi. Hanya saja, masih perlu kepastian akan kesinambungan pembangunan nasional dalam setiap pergantian kepemimpinan nasional, sehingga tidak ganti presiden ganti visi misi dan program pembangunannya.

Menurut Basarah, yang dibutuhkan bangsa kita saat ini adalah perubahan terbatas UUD NRI 1945 untuk memberikan kembali wewenang MPR untuk menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
“Pola pembangunan nasional seperti itu ibarat tari poco-poco, alias jalan di tempat,” ujarnya.

Jadi bukan menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. “Karena hal tersebut bukan kebutuhan bangsa kita saat ini,” pungkasnya.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.