Banner Pemprov 2020
Banner Muba Juni 2020

Tegas, Fraksi PKS Beberkan Penolakan Saat Rapat RUU HIP

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Juru Bicara Fraksi PKS DPR Bukhori Yusuf berbicara kronologis sikap fraksinya menentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila sekaligus membantah pendapat yang diajukan tentang perjanjian ini dengan RUU kontroversial itu. Bukhori membantah fraksinya konsisten menolak RUU sejak awal.

Dalam kesaksian yang disampaikan melalui akun Twitter, Bukhori mendesak podcast yang dikeluarkan di media sosial merupakan pernyataan dalam rapat pembahasan RUU di tingkat badan hukum sebelum mengambil keputusan di tingkat paripurna.

“Pernyataan tidak disetujui itu muncul karena pimpinan panja baleg (sebelum tanggapan tersebut) menjanjikan akan mengakomodir masuknya Ketuk MPRS 25/66 yang kami sampaikan dan termasuk mendrop Pasal 7 tentang trisila dan eka sila,” kata Bukhori.

Fraksi PKS , kata Bukhori, meminta dua hal dalam rapat tersebut. Permintaan yang pertama agar ada masukan dari berbagai pihak luas. Kedua, agar masukan- masukan PKS kami diformulasikan ke dalam draft tersebut sebelum dikirimkan ke tingkat paripurna.

“Setelah kemudian hasil pleno baleg tidak dimasukkan Ketuk MPRS 25 Tahun 1966 dan mendrop artikel 7 tentang trisila & ekasila, maka Fraksi PKS tidak mau menandatangani tangan RUU hasil pleno baleg sebagai bentuk konsistensi untuk mendukung kami,” kata dia.

Selain Fraksi PKS , penyelesaian juga dilakukan oleh Fraksi Demokrat yang sejak awal tidak mau membahas karena ingin fokus pada penanganan pandemi COVID-19.

Bukhori mengatakan hasil dari legislasi kemudian dibawa ke tingkat paripurna DPR .

“Dalam rapat paripurna, saya juga menyambut undangan menentang RUU karena rapat sidang tidak memberi kesempatan sama sekali, lawan interupsi kami, mik tidak diaktifkan dan tidak diberi waktu oleh pimpinan paripurna,” kata Bukhori.

Wakil Ketua MPR dari PKS Hidayat Nur Wahid juga menekankan hal yang sama dengan Bukhori.

“Agar Tak Jadi fitnah, SIMAK Kesaksian Ust. KH Bukhori Yusuf , MA, ANGGOTA Baleg Dan Jubir @FPKSDPRRI soal“Fakta-Fakta SIKAP FPKS TENTANG RUU HIP, sejak Proses di Rapat-Rapat Baleg Hingga Pengambilan Keputusan di Rapat Paripurna DPR Dimana FPKS nyatakan dan sampaikan sikap resminya: MENOLAK RUU HIP, “kata dia.

Hidayat mengatakan rapat-rapat di tingkat badan legislasi merupakan proses. Dan sejak di tingkat itu, PKS menyampaikan kritik dan meminta-minta sebagai syarat persetujuan.

“Tapi karena disetujui-diminta itu tidak diakomodasi, maka FPKS (bersama FPD) tak perlu persetujuan RUU HIP. Dan di rapat paripurna, FPKS serahkan sikap final dan tertulisnya: MENOLAK RUU HIP.”

Sementara itu, anggota panitia kerja RUU HIP dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menjelaskan alasan fraksinya menarik diri dari panja.

RUU HIP saat itu begitu cepat, dan argumentasi Partai Demokrat tidak pernah menjadi perhatian khusus, Herman dalam seminar berani melalui pertemuan zoom.

“Partai Demokrat menarik diri sendiri karena cepat. Argumentasi kita tidak kemudian menjadi perhatian khusus. Bukan hanya Demokrat, banyak fraksi yang juga melakukan mengkritisi konteks RUU ini,” katanya.

KARENA Partai Demokrat Tak Pernah diberi kesempatan menyampaikan Pendapat, kata Herman, Maka Fraksi pun menarik Diri Baik hearts Rapat panja Hingga Saat Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III Yang mengesahkan RUU HIP Menjadi usulan Inisiatif DPR PADA Selasa (2020/12/05).

RUU HIP pada waktu itu diketuk palu bersama dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 dan Revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Herman juga mengatakan bahwa Partai Demokrat harus berpartisipasi dalam dua dari tujuh pembahasan RUU HIP, sebelum menarik diri dari pembahasan RUU yang kontroversial tersebut.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.