Banner Pemprov 17 Agustus

Tak Laporkan Uang Bawaan dari Luar Negeri, Kurir ini Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara

 

JAKARTA,koranindonesia.id– Tidak melaporkan uang bawaan sesuai prosedur Bank Indonesia (BI), Rabu (10/07/2019) di PN Tangerang seorang kurir PT. Valas Inti Tolindo (PT. VIT) bernama Erik Setiawan dituntut 2 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta rupiah.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tangerang, Reza Pahlevi menyatakan kalau tidak sanggup bayar denda hukuman diganti dengan 5 bulan penjara, dan barang bukti uang dirampas untuk negara, karena membawa uang dari Singapura ke Jakarta sebesar 2.042.100 SGD (Rp21 miliar) ,

Sebelum sampai ke tuntutan, terlebih dahulu membacakan kronologis perkara. Terdakwa Erik bekerja di PT. VIT yang bergerak dalam Money Changer penjualan dan penukaran uang valuta asing. Terdakwa Erik Setiawan dalam satu minggu bisa 2 sampai 3 kali berangkat ke Singapura yang ditugaskan dari kantornya untuk menukar Uang Kertas Asing (UKA) ditangkap Petugas Bea Cukai, Sabtu (28/01/2019) pukul 12.30 WIB di Terminal II Bandara Soekarno Hatta dengan maskapai penerbangan Lion Air, JT -163.

Setelah keluar dari pesawat, terdakwa yang ditugaskan dari kantornya PT. VIT untuk menukar uang rupiah ke Uang Kertas Asing (UKA) atau uang Dolar Singapura (SGD). Erik langsung masuk ke kamar mandi dan memasukkan uang 2.040.100 SGD ke kantong jaket rompi yang diduga sudah dipersiapkan dan dimodifikasi untuk mengelabui petugas.

Terdakwa Erik yang didampingi penasehat hukum, Sinaga mengatakan perbuatan kliennya hanya lupa mendaftarkan uang yang dibawanya. Padahal permohonan dan prosedur, suratnya semua lengkap. Pengacara mengibaratkan seperti membawa kendaraan bermotor lupa membawa SIM dan STNK.

Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai pasal 102 huruf e UU No 17 / 2016 yang diperbaharui sesuai Undang-Undang No. 10 1995 Tentang Kepabeanan, dan mengakibatkan UKA yang dibawa di daerah Kepabeanan Indonesia tidak tercatat/terekam pada sistim E-Lisensing Bank Indonesia.

Yang lebih fatal akibat data pembawa UKA lintas batas yang diadministrasikan BI tidak akurat, yang dapat mempengaruhi perumusan kebijakan moneter pembayaran dan transaksi keuangan di Indonesia menjadi tidak akurat.

“Untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa, Erik yang didampingi penasehat hukumnya, untuk mengajukan pembelaan atas tuntutan Jaksa, Ketua Majelis Hakim, Halomoan Sianturi menunda persidangan selama satu minggu,” tandasnya. (erw)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.