Tak Lakukan PSL karena Ditolak Warga, Ini Kata Ahli Tata Negara

PALEMBANG, Koranindonesia.id – Sidang kasus dugaan pelanggaran pemilu dengan lima komisioner KPU Palembang sebagai terdakwa kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang, Selasa (9/7/2019).

 

Kali ini jaksa menghadirkan M Ridwan selaku ahli tata negara untuk diperiksa di persidangan. Ahli menjelaskan bahwa Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) yang telah direkomendasikan tetap harus digelar.

 

Di Hadapan majelis hakim, ahli tata negara dari Universitas Sriwijaya ini menyebut bahwa surat pernyataan yang ditandatangani KPPS sebagaimana yang disebutkan dalam sidang sebelumnya tidak bisa menjadi dasar tidak dilaksanakannya PSL.

 

“Surat pernyataan tidak bisa jadi dasar tidak digelarnya PSL, harusnya dari fakta di lapangan. PSL harus dilaksanakan sesuai di jumlah TPS yang direkomendasi, sebab ada warga yang tidak menggunakan hak pilihnya,” ucapnya di ruang sidang.

 

Ia menilai, konteks dalam perkara ini sudah termasuk dalam ranah pidana dan dalam hal administrasi yang bertanggungjawab yakni yang membuat keputusan.

 

Menurutnya, pandangan hukum tata negara, hak suara setiap warga negara tidak dapat dihilangkan. Jika sudah melanggar, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat, maka dapat dipidana.

 

“PSL adalah untuk melaksanakan pemilu lanjutan yang terhenti karena misalnya ada gangguan kerusuhan dan gangguan lainnya. Adanya laporan kekurangan surat suara dari Bawaslu, bisa dimaksud dengan gangguan lain,” paparnya.

 

Pantauan di lapangan, hingga kini persidangan masih berlangsung dan masih ada ahli hukum pidana yang akan dimintai keterangan dalam persidangan. (sup)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.