Banner sumsel

Tak Jalankan PSL Dianggap Masuk Ranah Pidana

PALEMBANG, koranindonesia.id – Tidak melaksanakan rekomendasi tentang Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) membuat perbuatan lima komisioner KPU Palembang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pelanggaran pemilu jelas masuk ranah pidana.

Hal itu disampaikan ahli hukum pidana Dr Sri Sulastri yang dihadirkan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Palembang, Selasa (9/7).

Menurutnya sebagai penyelenggara pemilu KPU harusnya melaksanakan PSL sesuai dengan jumlah yang direkomendasikan. Namun karena ada yang tak terlaksana, maka ada warga yang kehilangan hak suara.

Sehingga perbuatan tersebut sudah sesuai dengan dakwaan jaksa yakni melanggar Pasal 510 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilu, yaitu barang siapa dengan sengaja menghilangkan hak suara warga.

“Pasal 554 adalah pemberatan dari Pasal 510, apabila penyelenggara pemilu melanggar pasal 510. Maka penerapan Pasal 510 dan 554 itu tepat,” ucap Sri.

Menurutnya surat pernyataan yang ditandatangani KPPS tidak bisa menghapus perbuatan menghilangkan hak suara warga dan surat tersebut juga dilakukan secara sepihak serta isi dan objeknya tidak jelas.

“Tidak bisa dijadikan dasar menolak dilakukan PSL (surat KPPS). Karena disana tidak ada penyataan PSL dan topiknya tidak jelas,” imbuhnya.

Sedangkan mengenai kekurangan surat suara, dirinya menjelaskan, penyelenggara pemilu yang harusnya bertanggungjawab. Namun ia mengaku kekuarangan surat suara terdapat unsur kekelaian, pelaksana tidak melaksanakan cek.

“Tapi setelah ada rekomendasi untuk dilakukan PSL, tetap tidak dilakukan dan itu menjadi unsur kesengajaan. KPU kalau melaksanakan sesuai aturan maka tidak akan terjadi permasalahan seperti ini,” jelasnya. (sup)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.