Bhintan Shalawat

Sumsel Mendesak Miliki Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

PALEMBANG, koranindonesia.id – Wakil Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel akan segera merampungkan tata ruang daerah pesisir. Mengingat jika tidak segera dibentuk  ruang zona daerah pesisir bukan tidak mungkin akan merugikan Provinsi Sumsel dimasa mendatang.

“Apalagi ada sejumlah pulau terluar Sumsel, yang aktivitas masyarakatnya lebih mendekat dengan provinsi tetangga, salah satunya Pulau Maspari yang lebih dengan dengan Provinsi Babel,” paparnya ketika memimpin rapat asistensi perbaikan dokumen antara Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan penyusunan Raperda RZWP3K Provinsi Sumsel, di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, yang dihadiri oleh 23 Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel, Senin (4/3/2019).

Wagub menjelaskan, rencana Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumsel terbagi atas tiga kawasan antara lain Kawasan Pemanfaatan Umum yang terbagi atas lima zona antara lain zona perikanan budidaya, zona perikanan tangkap, zona pelabuhan , zona pertambangan, dan zona pariwisata. “Sedangkan untuk konservasi terbagi atas taman nasional dan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan yang terakhir alur laut yang terbagi atas alur pelayaran, alur pipa atau kabel bawah laut,” jelasnya.

Menurut Mawardi Yahya, potensi daerah pesisir Sumsel luar biasa, namun sayang sejauh ini belum dikelola dengan baik, bahkan nyaris luput dari perhatian. Seperti yang didapatinya di Pulau Maspari yang secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel. Akses menuju pulau tersebut lanjut dia,  masih sangat minim bahkan nyaris belum tersentuh sama sekali. Untungnya sudah ada pelabuhan yang sejauh ini belum diketahui orang banyak.  “Saya kemarin langsung dari Kota Palembang naik jetfoil dan menginap di Pulau maspari. Perjalanan kesana memakan waktu hampir 10 jam lebih. Coba bayangkan, tanpa diduga ternyata disana sudah ada pelabuhan yang mencolok hampir ke laut sepanjang 1,5 kilometer (km),” ungkapnya

(FOTO/HUMAS PEMPROV)

Menurutnya, Kalau tidak secepatnya diatur dengan tata ruang zona-zona pesisir tersebut,  bukan tidak mungkin akan merugikan Provinsi Sumsel, apalagi di daerah yang aktivitas masyarakatnya di sekitar pesisir itu lebih mendekat ke Pulau Bangka. “Begitu banyak sumber daya alam dan sumber daya hayati, bukan tidak mungkin yang dirugikan adalah Provinsi Sumsel. Maka sebab itu, saya hari ini sengaja hadir rapat untuk menuntaskan dan menyelesaikan masalah ini,” tuturnya

Dikatakan Mawardi, apapun yang menyangkut dengan kebijakan pemerintah daerah, jika Pemprov  sendiri belum  ada tata ruang akan menjadi hamabatan nantinya terutama yang terkait dengan anggaran pusat. Karena pemerintah pusat tentunya, akan mengkaji terlebih lanjut dan tidak akan sembarangan membantu. “Kalau tidak sesuai dengan tata ruangnya sudah pasti tidak sesuai dengan zona nya tidak akan mungkin Pemerintah Pusat akan membantu,“ tambahnya

Untuk itu dia meminta OPD terkait bergerak cepat merampungkan tata ruang pesisir Sumsel tersebut, disesuaikan dengan potensi masing masing pulau yang ada. “Saya tekankan OPD, untuk serius  terkait penanganan masalah ini, karena kalau tidak dituntaskan sekarang akan timbul masalah baru di kemudian hari,” pungkasnya.

(rel)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.