Banner sumsel

Sumsel Harus Selamatkan SDA Dari Korupsi

PALEMBANG, koranindonesia.id – Rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi sektor Sumber Daya Alam (SDA) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemprov Sumsel harus menjadi titik tolak dari penyelamatan sumber daya alam di Sumsel  yang dilaksanakan selama dua hari dari 2 hingga 4 April 2018 di Hotel Excelton. Selasa (3/4).

Sektor SDA ini meliputi, kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan kelautan. Keempat sektor ini arus menjadi sumber daya yang mensejahterakan masyarakat bukan menjadi ladang bagi para rente pengekploitasi SDA yang marak selama ini. Pemberian izin secara masif oleh pemerintah daerah baik di kabupaten maupun di provinsi tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu patuh dan tidak melanggar aturan, menyebabkan kerusakan SDA dan bencana seperti kabut asap dan banjir yang terjadi selama dua dekade terakhir.

Dalam catatan koalisi masyarakat sipil sumsel (2016), total ada 837.520 hektar lahan dan hutan terbakar, 54% atau lebih kurang 427,181 hektar dari lokasi terbakar itu berada di kawasan gambut yang di keringkan untuk kepentingan industri berskala besar seperti perkebunan sawit dan hutan tanaman industri.

Selain bencana lingkungan, kedua sektor tersebut juga memicu terjadinya konflik lahan dengan masyarakat setempat. Hutan Tanaman Industri (HTI) sampai dengan tahun 2017 di Sumsel teridentifikasi ada 109 konflik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI 2017).

Ditengah sengkarut pengelolaan gambut oleh industri skala besar tersebut, pemerintah bukannya mencabut atau menciutkan izin perusahaan-perusahaan yang terlibat kebakaran hutan dan pelanggaran hukum, namun justru memberikan fasilitas landswap atau lahan pengganti. Pemberian lahan pengganti ini dimana yang pertama akan disetujui adalah tiga konsesi Hutan Tanaman Industri(HTI) di Kabupaten OKI  Sumsel, dikhawarirkan akan mengulang  praktek korupsi  sektor kehutanan  melalui transksional  pemberian izin baru, kebanyakan izin dikeluarkan menjelang peristiwa politik besar seperti pilkada.

Di sektor sawit, Sumsel terdapat lebih kurang 1,1 juta hektar perkebunan sawit yang tersebar dihampir semua kabupaten. Data Haka Atas Hutan Kita Institut (HAKI) 2017 mengindikasikan ada lebih dari 50. 000 hektar perkebunan besar sawit berada dalam kawasan hutan bahkan di dalam kawasan swakamargasatwa.

Di sektor pertambangan mineral dan batubara, pemerintah provinsi sumsel telah melakukan uapaya penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak tahun 2014 dalam rangka koordinasi dan supervisi (Korsup) KPK. Pada tahun 2014 sebanyak 359 IUP minerba dinketahui ada di sumsel akibat dari otonomi daerah yang memberikan kewenangan pada bupati tanpa adanya pengawasan. Sebagian besar perusahaan pemegang IUP tersebut  terbukti melanggar dengan tidak patuh membayar kewajiban untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak(PNBP).

Masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi ini menyampaikan,” Pertama segera melakukan review perizinan-perizinan sektor perkebunan dan kehutanan dan secara tegas mencabut izin-izin yang terbukti melanggar. Kedua tranparansi dan akuntabilitas mekanisme perizinan sektor perkebunan kehutanan, dan pertambangan agarvpublik mengetahui siapa dan untuk apa SDA tersebut dikelola. Ketiga  mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan indikasi praktek transaksional pemberian izin swktor SDA di sumsel. Keempat mengajak seluruh masyarakat sumsel untukntidak memilih kepala daerah yang terindikasi melakikan praktek transaksional pemverian izin usaha sektor tambang sawit dan kehutanan.”

Direktur WALHI Sumsel Hairul Sobri mengatakan, rapat itu fokus membahas  tiga faktor atau sektor, yang pertama sektor energi pertambangan, yang kedua sektor perkebunan tanpa izin-izinnya, yang ketiga kawasan hutan.

” Izin pertambangan sampai saat ini ada 2,5juta hektar  terkait dengan adanya perbaikan administrasi perkebunan dan kehutanan ini dilakukan terkait dengan transpalasi baik di pemerintahan daerah, kabupaten dan provinsi harus diperbaiki terkait dalam penegakan hukum mencari dimana akar masalahnya itu,’ tegasnya. (win)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.