Banner Pemprov Agustus

Suharso Monoarfa Bilang Pembangunan IKN Dilakukan Secara Bertahap

JAKARTA, koranindonesia.id – Komite I DPD RI melakukan rapat kerja bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk membahas rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/12/2021).
Salah satu fokus pembahasan dalam rapat tersebut adalah terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang telah diselesaikan pemerintah.

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi mengatakan, terdapat beberapa hal yang perlu dipikirkan secara matang terkait dengan pemindahan ibu kota negara. Seperti skenario pembiayaan pembangunan (IKN), jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota negara meski terjadi pergantian kepemimpinan di tahun 2024, atau implikasi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan terkait pemindahan ibu kota negara.

Dalam rapat tersebut, Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa IKN akan dibangun secara bertahap layaknya pembangunan sebuah kota baru. Pemindahan akan dimulai pada tahun 2022-2024, membangun area inti tahun 2025-2035, membangun infrastruktur dan ekosistem 3 kota untuk akselerasi pemabangunan di Kalimantan Timur tahun 2035-2045, dan pasca tahun 2045 mengukuhkan reputasi IKN sebagai kota dunia untuk semua.

Dalam hal pembiayaan, lanjut Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, pemerintah memastikan tidak menggerus social transfer yang telah dan akan dialokasikan ke depan. Hingga tahun 2024 pembangunan IKN akan menggunakan anggaran dengan alokasi 53,3% bersumber dari APBN dan 46,7% bersumber dari KPBU, swasta dan BUMN.

“Pemerintah telah menghitung kebutuhan pendanaan jangka menengah melalui APBN. Dan akan memaksimalkan sumber pembiayaan yang tersedia sehingga meminimalkan benba APBN. Pada tahun 2024 dan seterusnya, pemerintah akan meningkatkan investasi KPBU, swasta, dan lainnya,” imbuh Suharso ini.
Suharso pun memaparkan isi dari RUU IKN yang disusun pemerintah.

Menurutnya terdapat tujuh elemen dalam RUU IKN. Pertama adalah pemindahan status IKN, kedua visi dan prinsip pengelolaan, ketiga cakupan wilayah pengelolaan, keempat rencana induknya, kelima bentuk susunan dan urusan khusus ibu kota negara, keenam penataan ruang, dan ketujuh pertanahan.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.