Banner sumsel

Status tak Jelas, Ratusan Bidan PTT di OKU Galau

BATURAJA,koranindonesia. Id-Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mempertanyakan kejelasanan status mereka sebagai Bidan PTT di Bumi Sebimbing Sekundang.

Seperti diutarakan Lia Angulita Methasari, salah satu Bidan PTT yang bertugas di Puskesmas Sekar Jaya.

Kata dia, Bidan PTT angkatan 2012 dan 2015 yang telah habis masa baktinya, kini tidak lagi berhak menerima gaji dan perpanjangan SK.

Hingga hari inipun, menurutnya, tidak ada kepastian tentang status mereka dan tidak ada surat pemberitahuan dari Puskesmas tempat mereka bekerja, tentang status mereka.

“Sementara kami (Bidan PTT OKU), masih tetap bekerja walau tanpa gaji dan kejelasan yang pasti,” katanya,Selasa (9/10/2018).

Begitupula dengan Bidan PTT yang belum habis masa baktinya. Mereka juga belum menerima gaji, namun tetap bekerja seperti biasanya di Puskesmas-Puskesmas di OKU.

Mereka memang tidak menuntut untuk diangkat jadi CPNS kalau pun memang tidak ada aturannya. Hanya saja mereka ingin disamaratakan.

“Kami pengen disamaratakan. Kalau Bidan PTT mau dihapuskan, ya hapuskan semua. Kalau memang tidak, ya semuanya tidak. Jangan ada status antara bidan PTT dan bidan TKS,” katanya.

Begitupun jika nanti akan dibuka seleksi CPNS khusus untuk tenaga bidan. Mereka pun mengaku setuju saja jika diikutkan tes dengan formasi umum.

“Ya, kalau kami dijaminkan lulus semua, setuju kalau tes ikut umum. Tapi kalau seleksi dipilih-pilih antara yang baru dan yang lama, kami tidak mau,” ujarnya seraya menyebut jumlah Bidan PTT di OKU berjumlah 258 orang.

Sekretaris BKPSDM OKU B. Lubis, saar dikonfirmasi menegaskan bahwa sejak 2005 lalu, tidak ada lagi yang namanya pengangkatan CPNS dari tenaga honor.

“Pegawai ada dua macam. PNS dan P3K. Pengangkatanpun bisa dilakukan apabila ada formasinya. Untuk bidan harus ada ktriteria yang harus dipenuhi. Kalau memang formasi ada dan dibutuhkan, baru BKPSDM tugasnya men-SK-kan berdasarkan usulan dari dinas terkait,” katanya.

Kabid P3I BKPSDM OKU, Yuniar Syafarina menambahkan, bahwa pengangkatan, masa penugasan dan tempat tugas Bidan PTT sudah diatur dalam Permenkes tahun 2013.

Dalam Permenkes itu sudah diatur, bahwa Bidan PTT tidak bisa diperpanjang. Kalaupun ada peluang pengangkatan, tentu melalui mekanisme dan prosedur. Jelasnya, dalam pasal 4 dan 5 dalam Permenkes itu, pengangkatan harus melalui seleksi.

“Kalaupun mau melakukan seleksi, bupati harus menyiapkan mekanisme pendaftarannya. Kemudian memetakan kebutuhan formasi. Berapa sebenarnya yang dibutuhkan dan ditempatkan. Untuk itu harus ada Peraturan Bupati (Perbup) yang mengaturnya,” ujar Yuniar, seraya menambahkan pada Jumat lalu Perbupnya sudah selesai, namun belum  ditandatangani.

“Mekanismenya tidak bisa lari dari Permenkes. Tidak ada yang bisa diangkat kalau tidak melalui seleksi. Jadi harus sesuai aturan,” tegasnya.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Rozali menambahkan pihaknya masih menunggu Perbup dimaksud turun.

“Sekarang kami masih tahap penyusunan kebutuhan untuk Bidan PTT ini. Kita tunggu Perbup dulu. Sebagian yang habis masa baktinya ini tetap bekerja di tempatnya bekerja. Untuk seleksi, kita tunggu Perbup,” tandasnya. (tin)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.