Banner sumsel

Sri Sultan Berharap Presiden yang Terpilih Dihormati Rakyat

YOGYAKARTA,koranindonesia.Id– Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, berharap Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 bisa berlangsung aman dan nyaman bagi publik.

“Publik tidak merasa takut keluar rumah untuk mencari mencari nasi,” kata Sultan dalam sambutannya dalam acara Press Gathering Pimpinan MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Yogyakarta, Jumat (19/10/2018) malam.

Ditambahkannya, amannya pemilu ini juga memberikan pekerjaan yang lebih ringan kepada aparat keamanan.

Sultan juga berharap saat memasuki TPS dilakukan dengan bebas rahasia. Sehingga terpilih seorang presiden dan wapres yang dihormati dan dihargai rakyat.

“Tapi mungkin saya akan bicara sisi daripada pemilu dan pilpres. Saya pernah menjadi ketua partai di Yogya 78-1992, menjadi gubernur kira-kira sampai sekarang 20 tahun.

Dibagian lain Sultan juga menyoroti soal sistim demokrasi yang diterapkan di tanah air. “Saya melihat, kalau kita selalu dalam pilpres itu hanya dua orang, itu fight-nya akan terjadi. Itu satu,” katanya.

Yang kedua,  republik ini punya pilihan untuk melaksanakan demokratisasi, kedaulatan di tangan rakyat. Tapi itu kan bukan tujuan, itu kan alat. Di mana demokrasi itu sebagai suatu alat dalam upaya untuk menghargai hak masyarakat.

” Di mana pemerintah punya kewajiban untuk memajukan untuk mensejahterakan bangsa ini, sesuai dengan tujuan awal bagaimana founding fathers kita ini menyatakan diri membuat negara yang merdeka. Jadi sebetulnya saya punya harapan dua,” papar Sultan.

Pertama, bagaimana parpol, dengan dengan memunculkan capres itu, di sini juga hadir para anggota dan pimpinan MPR.

“Bisa tidak MPR itu mencoba merenung, mengevaluasi bahwa 73 tahun kita merdeka itu perjalanan kita ini sebetulnya sesuai tujuan para founding fathers tidak sih? Di dalam demokrasi. Demokrasi itu tidak hanya satu jalur. Tapi, semua negara mengatakan demokratis,” ujar Sultan.

Korea Utara pun mengatakan demokrasi ala Korea Utara, Tiongkok mengatakan demokrasi ala Tiongkok, Amerika Serikat ya demokrasi ala Amerika.

“Kenapa kita tidak bisa mengatakan demokrasi ala Indonesia? Bahwa pendukung capres petahana maupun bersama parpol yang lain bukan pendukung sebagai alternatif pilihan. Apa tidak boleh yang sebetulnya mengatakan oposisi tapi tidak pernah mengatakan oposisi itu juga menjadi kabinet?.  Mana yang melarang aturannya, tidak ada,” ucapnya.

Kalau memang mereka punya potensi, kenapa tidak bisa. Hanya karena bukan pendukung capres petahana, apakah dia begitu  misalnya PAN ke seberang kemudian menterinya mengajukan mengundurkan diri, harus keluar (kabinet).

Yang berhak menentukan menteri kan presiden. Kalau presiden menyatakan tidak boleh mundur, memangnya tidak boleh? Siapa yang melarang.

“Kita ini dibangun, bangsa ini, itu dasarnya negara kesatuan republik yang memang bhineka tunggal ika, kemajemukan. Di dalam kebersamaan membangun, dari yang berbeda- beda itu menyatakan diri satu. Jika Pancasila pun bukan kesatuan Indonesia, tapi Persatuan Indonesia,” jelas Sultan. (Mar)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.