Banner sumsel

Soal Undangan Ratu Hemas, Sekjen DPD Bimbang antara Cantolan Lama dan Baru

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menilai insiden pembatalan undangan untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, disebabkan oleh kebimbangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI,  Reydonizar Monoek

“Saya aturanya gak baca ya. Tapi logikanya kan kalau sudah diberhentikan tentu gak diundang. Tapi masalahnya Hemas ini kan kontroversial, ini hubungan sama OSO (Oesman Sapta Odang – red) kan?,” kata Refly saat dihubungi, Kamis (22/8/2019).

Menurut Refly, Sekjen DPD sedang bimbang. “Pertama kekuasaan OSOI dua bulan lagi dan gak terpilih. Sementara Hemas terpilih. Kesanya lebih pada kebimbangan karena satu dua bulan lagi habis, yang hemas terpilih lagi,” terangnya.

Padahal, lanjut Refly, dari sikap Hemas sendiri tidak hadir itu kan karena tidak mau mengakui kepemimpinan OSO. Itu sikap poltiik. OSO harusnya gentelman. Dia kan wakil rakyat. Hemas harusnya tidak perlu diberhentikan. Sikap politik itu dihargai aja.

“Iya itu tadi antara kebimbangan cantolan lama sama cantolan baru. Harusnya Sekjen ini pelajaran birokrasi. Harusnya birokrasi itu netral tidak perlu konflik dengan siapapun dia. harusnya menjalankan aturan saja,” tukasnya.

Sebelumnya Sekjen DPD RI, Reydonnyzar Moenek, memberikan alasan terkait pembatalan undangan kepada Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Ratu Hemas mengikuti Tata Tertib saat Sidang Tahunan bersama DPR-DPD pada Jum’at (16/8/2019) lalu.

Menurut Donny, sapaan akrabnya, undangan yang sempat dikirim ke GKR Hemas awalnya berbentuk ‘gelondongan’. Kemudian pihak Kesekretariatan Jenderal DPD RI melakukan verifikasi terhadap undangan yang telah tersebar itu.

“Termasuk undangan yang sudah terkirim ke Ibu Ratu Hemas. Kemudian kami berkirim surat kepada Ibu Ratu Hemas dan Sekjen MPR RI untuk memberitahukan, bahwa undangan yang sudah terkirim ke ibu Ratu Hemas ditareik kembali dan tidak berlaku,” terang Donny kepada wartawan di Ruang Badan Kehormatan DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Donny kemudian memaparkan kronologisnya. Dari 3.100 undangan yang diundang oleh Sekretariat Jenderal DPD RI dan MPR RI dengan nama terundang yang sama. “Terhadap undangan dimaksud dikelompokkan berdasarkan tata urut keprotokalan dan didistribusikan secara simultan kepada pihak-pihak terkait,” terangnya.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.