Banner Pemprov 2020
Banner september

Soal RUU HIP, Waka MPR RI Ini Minta Baleg DPR RI Pertimbangkan Penolakan Publik

JAKARTA, koranindonesia.id – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Waka MPR RI), Hidayat Nur Wahid, menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dalam penetapannya seagai RUU inisiatif DPR juga kontroversial, ternyata mendapatkan penyikapan kritis dan bahkan penolakan dari berbagai kelompok masyarakat.
Catatan-catatan Frakai PKS saat rapat di Baleg agar TAP MPRS no XXV/1966 dimasukkan dlm konsideran, dan agar dicabutnya pasal yang sebutkan trisila, ekasila dan ketuhanan yg berkebudayaan dan lain-lainnya, ternyata tidak diakomodasi.
Sehingga saat di Rapat Paripurna PKS dengan tegas menyatakan MENOLAK dengan catatan terhadap RUU HIP tersebut.
Belakangan memang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku pengusul awal RUU itu akhirnya berubah dan setuju memasukkan TAP MPRS No XXV/1996 yang mengatur larangan komunisme sebagai konsiderans dan menghapus Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) yang memunculkan kembali istilah Pancasila Trisila, Ekasila dan Ketuhanan yang berkebudayaan.

Dengan akhirnya PDIP berubah dan setuju dimasukkannya TAP MPRS No XXV/1966 soal PKI sebagai Partai terlarang, dan larangan penyebaran dan pengajaran komunisme ke dalam konsideran mengingat RUU HIP, maka semua fraksi di DPR secara terbuka sepakat untuk masih tetap berlakunya ketentuan hukum bahwa PKI adalah Partai terlarang, dan juga larangan penyebaran dan pengajaran komunisme, marxisme & leninisme.
Dan dengan PDIP menerima masuknya TAP MPRS noXXV/1966 dlm konsideran RUU HIP, maka tidak ada lagi Fraksi di DPR yang menolak dimasukkannya TAP MPRS no XXV/1966 ke dalam RUU HIP. “Tetapi Publik sudah menyikapi sangat kritis terhadap RUU HIP ini, bukan lagi hanya soal tak dicantumkannya sejak awal TAP MPRS no XXV/1966, juga “kecolongan” penyebutan trisila dan ekasila, tetapi masalah-masalaj dalam RUU HIP ini mereka dapatkan tersebar di beberapa pasal, yakni seperti yng ada Pasal 4, 5, 6 dan 8 RUU itu,” tukasnya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (16/6/2020).

Hidayat yang akrab disapa HNW menuturkan bahwa kepada Baleg DPR RI harus memperhatikan suara Rakyat ini. Sehingga kalaupun RUU HIP itu tetap akan dibahas maka perlu ada perombakan yang mendasar dalam batang tubuh maupun naskah akademiknya.
“Larangan Komunisme serta Pancasila yg bukan Trisila/Ekasila itu seharusnya tidak hanya ditempelkan ke dalam konsiderans, tetapi juga benar-benar tergambar dalam norma batang tubuh RUU itu,” ujarnya.

Menurut HNW, hal ini sejalan dengan penolakan/kritik Majelis Ulama Indonesia (MUI), Purnawirawan TNI/Polri dan berbagai Ormas atau kelompok2 masyarakat yang menolak RUU itu. “Selain MUI, NU, Muhammadiyah, DDII, Persis, Para Pakar, ICMI, bahkan Purnawirawan TNI/Polri dan kelompok-kelompok masyarakat lain juga menolak secara terbuka RUU HIP ini, antara lain karena tidak dicantumkannya sejak awal TAP MPRS no XXV/1966. TAP MPRS yg masih berlaku,relevan dan diyakini akan membentengi Pancasila dari ideologi yg bertentangan dengan Pancasila dan sudah dua kali melakukan pemberontakan terhadap Negara Indonesia. Serta adanya pengaburan dg penyebutan Pancasila yg menjadi Trisila dan Ekasila. Juga catatan kritis lainnya yang menilai bhw RUU HIP spt ini justru mendowngrade Pancasila yg sebenarnya, yaitu Pancasila 18/8/1945 yg ada dlm Pembukaan UUDNRI 1945. Itu semua penting didengarkan dan dipertimbangkan olh Baleg DPRRI”. tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai bahwa ketika FPDIP sbg pengusul awal RUU tsb berubah sikap dg menerima TAP MPRS XXV/1966 dan mengusulkan ideologi2 lainnya, serta penghapusan pasal 7 soal Trisila dan Ekasila, maka rasionalnya, naskah akademik dan draft RUU ini juga perlu dibuat ulang, dan diubah secara mendasar. Karena adanya perubahan yang mendasar pada konsideransnya, yg tentunya juga berimplikasi kepada landasan yuridis dan landasan sosiologis akibat reaksi penolakan dari banyak pihak, maka sebaiknya RUU HIP ini ditarik terlebih dahulu olh Baleg dan tidak dilanjutkan pembahasannya. Unt disiapkan naskah akademik dan diperbaiki kontennya sesuai dg kebenaran sejarah dan sesuai jg dg kritik dan saran dari Rakyat, Pakar, Purnawirawan TNI/Polri, Ormas dllnya”tambahnya.

HNW menjelaskan dengan mempertimbangkan kondisi sosial politik dan penolakan masyarakat, saat Baleg merevisi naskah akademik ini, maka pengusul dari Baleg juga dapat mempertimbangkan ulang apakah RUU ini memang perlu dipaksakan untuk dilanjutkan dibahas dan disahkan, atau malah dihentikan saja. Toh, penjabaran dan haluan ideologi Pancasila sudah disepakati dan itu ada dlm Pembukaan UUD dan dalam Bab/pasal/ayat2 UUDNRI 1945. Ia mengingatkan ada problem ketatanegaraan apabila RUU HIP ini dipaksakan unt dilanjutkan dan disahkan.
“Pancasila adalah grundnorm (norma dasar) yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945. Nilainya sebagai norma dasar memang bersifat umum tapi yang disepakati olh para Founding Fathers. Jangan lah Pancasila didowngrade melalui UU kontroversial seperti ini. Tetapi apabila mau dibuat penjabaran lagi, maka seharusnya dilakukan di Batang Tubuh UUD 1945, melalui amandemen lagi terhadap UUD, bukan diatur dalam UU apalagi yg kontroversial seperti RUU HIP ini, yang malah menambah kegaduhan publik, disaat Rakyat dan Pemerintah lagi sangat direpotkan dengan bencana kesehatan nasional;covid-19. Mestinya yg hadir adalah ketentuan UU yg kuatkan pengamalan Pancasila, unt selamatkan bangsa dan negara, dan agar berkontribusi atasi covid-19 dan dampak2 nya”. pungkas HNW.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.