Banner Pemprov 2020
Banner 23 September

Soal Penyerahan Draft UU Ciptaker ke Presiden, Ini Kata Sekjen DPR RI

JAKARTA, koranindonesia.id – Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indra Iskandar memastikan draft Undang-undang (UU) Cipta Kerja belum dikirim ke Presiden Joko Widodo usai disahkan dalam rapat Paripurna pada hari Senin (5/10/2020).

“Belum belum (belum dikirim ke presiden Jokowi),” ucap Indra ketika dihubungi wartawan, Senin (12/10/2020).
Indra menjelaskan, masa berlaku pengiriman draf UU hingga tujuh hari kerja. Tujuh hari yang dimaksud sejak pengesahan pada Senin (5/10/2020) lalu adalah tujuh hari kerja. Karena itu, hari Sabtu dan Minggu pada akhir pekan tidak dihitung. Sedangkan DPR RI akan mengirim UU tersebut paling lambat pada Rabu (14/10/2020) mendatang.
“Jadi yang disebut tujuh hari adalah tujuh hari hari kerja. Nah tujuh hari kerja itu adalah hari rabu, bukan sabtu minggu gak dihitung. Nah yang disebut di dalam UU itu tujuh hari kerja mulai rabu, bukan hari ini,” paparnya.

Ia menyebut, siang ini Baleg DPR RI masih akan memfinalkan UU Cipta Kerja itu berisi 1,035 halaman. Indra mengatakan, finalisasi yang dimaksud hanya terkait salah ketik, tanda baca, spasi dan format penulisan lainnya. Draf berjumlah 1.035 halaman ini, kata Indra, menyempurnakan penulisan draf UU berjumlah 905 halaman yang juga beredar di internet.

“Iya itu kan yang paripurna basisnya itu, tapi kemudian itu kan formatnya kan masih format belum dirapikan. Setelah dirapikan spasinya, redaksinya segala macam itu yang disampaikan pak Aziz itu (maksudnya yang 1035 halaman). Kemarin kan spasinya kan belum rata semua, hurufnya segala macam, nah sekarang sudah dirapikan,” jelasnya.
“Gak ada (perubahan). Itu hanya typo dan format. Kan format dirapikan kan jadinya spasi-spasinya kedorong semuanya halamannya,” sambungnya.
Sebelumnya, keberadaan draf UU Cipta Kerja menimbulkan polemik di masyarakat. RUU Cipta Kerja telah disahkan sejak Senin (5/10/2020), tetapi kebenaran draf-nya justru simpang siur. Sekretariat berdalih bahwa draf itu masih dirapikan.

Sementara itu, anggota DPR yang mengesahkan RUU tersebut mengaku tak tahu mana draf resmi yang disahkan dalam Rapat Paripurna itu.
Setelah disahkan, draf tersebut perlu tanda tangan Presiden RI Joko Widodo sebagai tanda berlakunya RUU menjadi UU. Jika Jokowi tak membubuhkan tanda tangannya dalam 30 hari maka akan berlaku otomatis sebagai UU.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.