Banner Pemprov 2020
3M Muba

Soal Pemanggilan Anies Baswedan, Relawan Kesehatan Pertanyakan Soal Kerumunan di Solo

JAKARTA, koranindonesia.id – Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia Agung Nugroho mempertanyakan motif Polda Metro Jaya memanggil Gubernur DKI Anies Baswedan karena kejadian serupa terjadi di Solo.

Seperti diketahui, jutaan orang melakukan penjemputan Habib Rizieq Shihab di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (10/11/2020).

Dan ekspresi orang dalam pernikahan anak HRS dan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Sabtu lalu (14/11/2020).

Begitu juga ribuan orang menyambut HRS di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11) dan dari semua kegiatan yang menyedot massa dalam jumlah banyak tersebut, Anies Baswedan yang hanya melayani pertanggungjawaban.

Sementara dua Gubernur lainnya, yakni Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim, tak dipanggil polisi.

Menurut Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Agung Nugroho, dasar pemanggilan Anies dengan mengacu pada pasal 93 UU / 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, kesalahan tepat.

Pasalnya, saat kejadian yang melibatkan Habib Rizieq tersebut Pemerintah RI tidak tengah memberlakukan aturan tersebut dan Pempov DKI Jakarta yang telah menetapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berpindah sebagai upaya upaya pembatasan penyebaran pandemi Covid-19.

Kemudian, kepala daerah di lokasi penjemputan dan pernikahan anak Habib Rizieq, yakni Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tidak dipanggil oleh kepolisian untuk klarifikasi layaknya Gubernur DKI Jakarta.

“Penanggulangan Covid-19 melalui PSBB, dasar aturannya bukan UU Kekarantinaan, tapi Peraturan Pemerintah,” kata Agung melalui keteranganya, Selasa (16/11/2020).

Penetapan dasar pemanggilan itu juga membuat Agung mempertanyakan konsistensi pihak kepolisian dalam menegakan hukum.

Menurutnya, banyak kasus yang menyebabkan kerumunan namun tidak ditindaklanjuti dengan penegakan hukum.

“Pada saat unjuk rasa menolak Omnibus Law, diikuti ratusan ribu massa kenapa polisi tidak melakukan pencegahan dan tetap membiarkan rasa tidak bertahan ?,” ujarnya.

Sebab itu, Agung mempertanyakan tidak ada satu pun panggilan atau teguran yang diberikan kepada pimpinan kepolisian yang mencegah pengelolaan kumpulan massa pada saat aksi Omnibus Law.

Menurut Agung, kepolisian juga tidak bisa terbang pilih dengan hanya memanggil satu atau dua pimpinan daerah yang diduga melakukan protokol kesehatan.

Tapi harus tegak di semua daerah yang terjadi kumpulan massa dalam jumlah besar.

“Penjemputan Habib Rizieq Bandara Soetta dipenuhi massa. Apa Gubernur Banten dimintai klarifikasi? Begitu juga dengan ribuan orang yang berkumpul saat kampanye di Solo, apakah Walikota Solo dipanggil untuk klarifikasi. Ini ada apa? ” tanya Agung.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.