BANNER Dukung 5m
Banner pemprov Sumsel Vaksin

Sidang Perdana, Kuasa Hukum Minta Habib Rizieq Shihab Dihadirkan

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Kuasa Hukum meminta kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan terdakwa Habib Rizieq Shihab secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Diketahui, dalam sidang perdana, terdakwa Rizieq dihadirkan secara virtual dari Rutan Bareskrim Polri.

Aziz Yanuar selaku Kuasa Hukum Habib Rizieq mengaku pihaknya telah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk menghadirkan Imam Besar FPI itu di persidangan.

“Kami dari Penasehat Hukum tetap konsisten sebagaimana surat yang kami layangkan sebelumnya ke MA, KY dan Majelis hakim, supaya terdakwa dihadirkan di muka persidangan,” kata Aziz di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/3/2021).

Ia beralasan bahwa sidang yang dilaksanakan secara virtual itu mengalami banyak kendala, seperti suara kurang terdengar dan gambar visual tidak terlihat jelas.

“Sidang perdana HRS (Habib Rizieq Shihab) dengan 3 perkara secara virtual, itu banyak kendala teknis, suara nggak kedengar, visual kurang baik,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata Azis, pihaknya meminta terdakwa Habib Rizieq untuk dihadirkan secara langsung di ruang persidangan.

“Karena inilah satu-satunya kesempatan terdakwa mencari keadilan,” tuturnya.

Sebelumnya diketahui, sidang perdana perkara pelanggaran protokol kesehatan dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab digelar secata virtual pada Selasa (16/3/2021).

Habib Rizieq mengikuti sidang dari Rutan Bareskrim Polri, sementara majelis hakim berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Selain Habib Rizieq Shihab, terdakwa yang lain yakni H Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus Alias Idrus Al Habsyi, dan Maman Suryadi.

Berkas perkara yang disidangkan di pengadilan, pertama kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Petamburan Jakarta, kerumunan massa di Megamendung Bogor, dan hasil Swab di RS Ummi.

Dalam perkara ini, Habib Rizieq akan didakwa dengan lima dakwaan alternatif, yakni Pasal 160 KUHP jo Pasal 99 Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau, Pasal 216 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau ketiga Pasal 93 UU nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian, Pasal 14 ayat (1) UU nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau terakhir Pasal 82A ayat (1) jo 59 ayat (3) huruf c dan d UU nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU nomor 17 Tahun 2013 tenang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 10 huruf b KUHP jo Pasal 35 ayat (1) KUHP.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.