Banner sumsel

Sidang Parlemen G20, DPR RI Serukan Tiga Rekomendasi Pemerintahan Bersih

JAKARTA,koranindonesia.Id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, yang juga Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) menekankan pentingnya peran parlemen dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan bebas dari korupsi. Pemberantasan korupsi, menjadi  vital bagi penyelenggara pemerintahan, dalam mendukung tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan. Pandangan tersebut menjadi pembuka diskusi panel pada sesi ke-4 G20 Parliamentary Forum 31 Oktober 2018.

Fadli Zon memimpin delegasi DPR dan menjadi pembicara dalam Forum Parlemen G20 and Speakers’ Summits di Buenos Aires, Argentina, 31 Oktober hingga 2 November 2018. Forum ini merupakan forum bersejarah. Sebab, forum P20 di Argentina ini, merupakan yang pertama sejak penyelenggaraan KTT G20 pertama tahun 2008. Indonesia adalah satu-satunya negara di Asean yang tergabung dalam G20. Sebuah forum ekonomi dunia yang sangat  strategis. Karena secara kolektif, G20 mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia.

Pada 13th G20 Leaders’ Summit tahun ini, tema yang diangkat adalah “Building Consensus for Fair and Sustainable Development”. Di bawah tema tersebut, terdapat tiga isu yang menjadi fokus pembahasan; lapangan kerja, pemberantasan korupsi, dan kesetaraan gender.

Di hadapan Parlemen negara-negara G20, Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang juga menjadi Presiden GOPAC, diundang untuk berbicara dengan tema “Ensuring Transparent and Effective Governance, Free from Corruption.

“Kita sudah sama-sama mengetahui, bahwa korupsi adalah ancaman serius bagi pembangunan berkelanjutan. Dan bahayanya, ancaman itu hadir di dalam tubuh penyelenggara pemerintahan dan negara. Baik eksekutif maupun legislatif. Di tingkat nasional-regional- dan bahkan global,” dalam siaran pers yang diterima koranindonesia.Id, di Jakarta, Kamis (1/11/2018).

“Mantan Sekjen PBB Ban Ki-Moon suatu ketika pernah mengungkapkan, 30% dari dana bantuan pembangunan yang semestinya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, hilang di tengah jalan karena praktik korupsi,” katanya.

Menurutnya pemerintahan yang bersih, transparan dan efektif, menjadi syarat utama mewujudkan pembangunan berkualitas. Selama praktik korupsi masih masif, maka pemerintahan akan selalu dalam kondisi lemah untuk merealisasikan pembangunan kepada rakyatnya..

Dalam forum yang dihadiri para ketua parlemen negara-negara G20, dan beberapa menteri luar negeri, Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebagai Presiden GOPAC, menyerukan tiga rekomendasi bagi parlemen negara G20 dan dunia, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Pertama, parlemen harus memiliki political will yang kuat untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan. Kedua, parlemen juga harus mengambil peran aktif dalam membuka dan mengusut secara tuntas setiap kasus-kasus korupsi, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Ketiga, diperlukan juga kerja sama antarparlemen dalam pemberantasan korupsi pada satu platform bersama. Dalam konteks ini, GOPAC membuka diri kepada setiap anggota parlemen, mantan anggota parlemen negara G20, dan organisasi-organisasi internasional untuk berkolaborasi. Sebagaimana yang telah GOPAC lakukan pada 2016 bersama UNDP, Islamic Development Bank, dan Westminister Foundation for Democracy.

“Ketiga rekomendasi tersebut, menjadi kunci untuk membentuk suatu pemerintahan yang tidak hanya transparan dan bersih, namun juga responsif terhadap berbagai permasalahan.”ujarnya.

Selain hal di atas, Fadli zon juga menekankan pentingnya untuk memulai inisiatif dari institusi parlemen. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, harus dimulai dari institusi parlemen itu sendiri. Sebagai organisasi internasional, GOPAC saat ini tengah menggagas satu inisiatif bersama dengan Open Government Partnership (OGP), untuk mendorong keterbukaan institusi parlemen.  Meski inisiatif keterbukaan parlemen sudah ada sejak 2012, namun masih diperlukan komitmen yang lebih luas dari parlemen berbagai negara. Khususnya parlemen negara-negara G20.

“Saya mencatat, saat ini telah ada beberapa negara yang mendeklarasikan keterbukaan parlemen. Seperti Parlemen Kanada pada 2012, Parlemen Perancis pada 2015, dan Parlemen Indonesia yang baru saja mendeklarasikan Open Parliament pada Agustus 2018 lalu. Inisiatif positif ini perlu dukungan yang lebih luas. Dan forum G20, adalah momentum yang tepat bagi parlemen negara-negara G20 untuk melangkah menuju keterbukaan yang lebih substantif. Menjadikan institusi parlemen yang lebih terbuka dan transparan, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan efektif,” tandasnya.(Mar)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.