Banner Pemprov 2020
kopri

Sertifikasi Da’i Kemenag, Waka MPR RI Ini Bilang Kado Buruk Untuk Umat Islam

JAKARTA, koranindonesia.id – Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Kementerian Agama jangan memberi kado buruk pada umat Islam, dengan rencana menerapkan sertifikasi penceramah hanya untuk Umat Islam. Kado buruk bagi umat Islam dari Kementerian Agama itu berupa perlakuan tidak adil dan diskriminatif saat memperingati HUT Kemerdekaan RI dan menyambut tahun baru Islam/hijriah 1442H.

Apalagi sikap Menag yang akan menerapkan sertifikasi dengan hanya akan mewajibkan bagi penceramah Agama Islam, telah ditolak dan dikritisi juga oleh tokoh non muslim, seperti Christ Wamena.

HNW menanggapi hal itu karena Menteri Agama, Kamis, (13/8), menyatakan atau menggulirkan kembali wacana program sertifikasi dai dengan alasan sudah dibahas bersama dengan Wakil Presiden.

Wacana ini sudah muncul sejak Kementerian Agama periode sebelumnya, dan ditolak oleh berbagai kalangan Umat Islam.

Menurut HNW, jika pun sertifikasi diadakan, penerapannya harusnya ditujukan untuk penceramah dari semua Agama, agar tegaklah keadilan, tidak saling mencurigai, dan agar prinsip beragama yang moderat, toleran, inklusif menjadi komitmen bagi semua penceramah dari semua Agama.

“Menteri Agama jangan diskriminatif terhadap umat Islam, dan harus berlaku adil sesuai sila ke-2 dan ke-5 Pancasila. Bila program sertifikasi itu akan dilaksanakan juga, haruslah profesional, amanah, adil, tidak diskriminatif, apalagi dengan politisasi juga. Program Pemerintah harusnya untuk semua warga negara secara adil, unt penceramah semua agama secara adil dan amanah. Pak Menteri Agama pernah menyatakan bahwa dirinya bukan Menteri Agama Islam, melainkan menteri agama-agama di Indonesia, “ujar HNW dalam keterangan tertulis di Jakarta Rabu (19/8).

HNW yang juga anggota Komisi VIII DPR RI menyatakan dia memahami sikap Menag mendukung Islam wasathiyah (moderat) dan tasamuh (toleran), dan menolak radikalisme. Tetapi wacana sertifikasi dai yang diskriminatif tidak profesional yang sudah bergulir sejak 2015 adalah wacana yang berlebihan. Bahkan bisa menjadi tidak moderat dan tidak toleran juga.

“Lebih baik hadirkan keteladanan soal toleransi dan moderasi antara lain dengan kebijakan-kebijakan dan juga dengan membuka ruang dialog,” tambahnya.

Menurut HNW, jika tujuannya memang ingin cegah radikalisme dan hadirkan ceramah/penceramah agama yang moderat, toleran dan tidak radikal harusnya diberlakukan kepada juru dakwah dari semua agama, dan seleksinya dilakukan secara transparan, dan menggunakan ukuran-ukuran yang dibenarkan oleh ajaran masing-masing agama, serta ketentuan hukum yang berlaku di NKRI.

HNW menyatakan heran, dengan ngototnya Kemenag, sebab program sertifikasi penceramah. Sejatinya kebijakan seperti itu tidak ada dalam janji kampanye Presiden Jokowi. Juga tidak menjadi Kegiatan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah/Kemenag 2020 sebagaimana yang sudah disampaikan ke DPR baik pada akhir 2019 maupun pada April 2020 setelah refocussing kegiatan akibat Covid-19.

HNW menyatakan dirinya justru khawatir program yg diskriminatif ini bisa menimbulkan kecurigaan kepada Pemerintah.

Selain itu, saling curiga dikalangan penyebar agama juga meresahkan kalangan Da’i Islam. Apalagi bila program itu bisa ditunggangi atau digunakan untuk menyulitkan dai dan Umat Islam.

“Padahal mereka dahulu justru sangat berjasa untuk perjuangkan kemerdekaan RI, sekalipun dituduh sebagai kelompok radikal oleh penjajah Belanda. Umat Islam bahkan sangat toleran, memenuhi tuntutan kalangan minoritas, dengan persetujuan mengubah sila ke-1 menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, “ ungkapnya.

Kini, demikian tambah HNW lagi, dalam momentum peringati HUT Kemerdekaan RI ke-75, dan menyambut tahun baru Islam 1442H, sangat disayangkan, apalagi di tengah belum mampunya pemerintah melaksanakan kewajiban terkait covid-19, Menag tidak memberikan kebijakan yg menenteramkan sebagai salah satu terapi atasi Covid-19.

“Menteri Agama malah akan membalas hadiah dan pengorbanan Umat Islam dulu itu, dengan akan memberikan hadiah yang justru meresahkan, karena program sertifikasi yg sudah diumumkan itu diskriminatif dan tidak adil, sekalipun dengan dalih untuk cegah radikalisme, intoleransi , tetapi hanya diwacanakan pemberlakuannya bagi penyebar-penyebar da’i Muslim,”tegas HNW.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.