Sepekan Pelunasan Tahap II, 11.669 Jamah Belum Lunasi BPIH

JAKARTA, koranindonesia.id – Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahap II sudah berlangsung sepekan. Dibuka pada 30 April 2019 lalu, hingga terakhir Senin (6/5) kemarin, tercatat baru 8.133 Calon Jamaah Haji (CJH) Indonesia, yang melakukan pelunasan.

Hal ini disampaikan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis. “Hingga sore kemarin, masih 11.669 jamaah yang belum melunasi biaya haji, terdiri dari 10.441 jamaah dan 1.228 Tim Pemandu Haji Daerah atau TPHD,” kata Muhajirin, dilansir kemenag.go.id, Selasa (7/5/2019).

Ditambahkannya, pelunasan BPIH tahap I ditutup pada 15 April 2019 lalu. Saat itu, masih terdapat 19.815 kuota haji yang belum terlunasi. Jumlah ini terdiri dari 18.316 kuota jamaah haji reguler dan 1.486 Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD). Pelunasan tahap II dibuka hingga 10 Mei 2019. “Untuk kuota tambahan, pelunasan akan dilakukan pada tahap III yang rencananya akan dibuka mulai 15-24 Mei 2019,” jelasnya pula.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler, M Khanif menambahkan, jamaah yang paling banyak belum melakukan pelunasan BPIH dari Jawa Timur, jumlahnya mencapai 2.707 orang. Terbanyak selanjutnya adalah Jawa Barat (2.017), Jawa Tengah (1.104), dan DKI Jakarta (450). Provinsi dengan jumlah jamaah yang belum melunasi paling sedikit adalah Kalimantan Utara (13), Bengkulu (20), dan Bangka Belitung (24).

Menurut M Khanif, pelunasan tahap kedua diperuntukkan bagi  CJH yang masuk dalam enam kelompok, yaitu : 1. Jamaah haji yang berhak melunasi pada tahap I namun pada saat proses pelunasan mengalami kegagalan pembayaran, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; 2. Jamaah haji yang nomor porsinya telah masuk alokasi kuota tahun 1440H/2019M yang sudah berstatus haji; 3. Jamaah haji yang akan menjadi pendamping bagi jamaah haji lanjut usia (minimal 75 tahun) yang telah melunasi pada Tahap I. Syaratnya, pendamping harus terdaftar sebelum 1 Januari 2017 dan terdaftar di provinsi yang sama.

Kemudian, 4. Jamaah haji penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua yang terpisah. Syaratnya, jamaah yang akan digabungkan juga harus terdaftar sebelum 1 Januari 2017 dan terdaftar di provinsi yang sama; 5. Jamaah Haji lanjut usia minimal 75 tahun per 7 Juli 2019 yang telah memiliki nomor porsi dan terdaftar haji reguler sebelum 1 Januari 2017; dan 6. Jamaah haji yang masuk nomor porsi berikutnya (cadangan), berdasarkan database SISKOHAT sebanyak 5% dari jumlah kuota provinsi dan/atau kabupaten/kota yang berstatus belum haji, dan telah berusia 18 tahun atau sudah menikah.

(ded)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.